Suara.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan pada Indonesia’s SDGs Annual Conference 2022.
Indeks tersebut diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten.
Peluncuran Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan merupakan kerja sama Bappenas dengan mitra pembangunan konsorsium Daya Saing Daerah Berkelanjutan, dalam hal ini diwakili Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), digelar di Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Memasuki Dekade untuk Aksi (Decade of Action) pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), akselerasi implementasi di daerah semakin penting.
Pemerintah di daerah, terutama di kabupaten, memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga kesimbangan antara pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, melalui tata kelola berkelanjutan.
“Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa target pembangunan berkelannjutan tetap harus dicapai meskipun terdampak pandemi. Untuk itu aksi nyata dan kerja sama para pihak sangat penting untuk akselerasi pencapaian SDGs,” ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutannya.
Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman selaku Lead Konsorsium mengemukakan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) diusung dengan semangat kolaborasi multipihak oleh mitra pembangunan dengan komite pengarah yang terdiri atas unsur pemerintah nasional, asosiasi pemerintah daerah, akademisi dan lembaga riset.
“Hasil Indeks ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan metode pengukuran dan kerangka kebijakan daya saing daerah, berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan daerah dan memberi inspirasi dalam rangka meningkatkan daya saing, menjadi sumber informasi dan referensi bagi pelaku usaha, serta memperkaya materi kerja dalam advokasi perbaikan tata kelola ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelas Herman.
Selama hampir setahun, tim IDSDB mengumpulkan data terkait indikator lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola, dari kabupaten yang ada di Indonesia.
Dari seluruh data indikator yang terkumpul kemudian disusun pemeringkatan daya saing berkelanjutan daerah.
Dalam pengumpulan data dari kabupaten, selain bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, tim juga bekerja sama dengan APKASI untuk melakukan sosialisasi.
Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang mengharapkan melalui Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, pemerintah kabupaten dapat mengukur tingkat daya saingnya, membuka ruang kolaborasi untuk berbagi inovasi, dan mendapat peluang insentif publik maupun non publik, termasuk dalam bentuk peningkatan kapasitas.
Berita Terkait
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Peringatan dari Bappenas: SDM RI Kalah Jauh dari Tetangga, Kelas Menengah Banyak Turun Kasta
-
Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!
-
RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123