Soal Gaji Fantastis TAP Bentukan Ridwan Kamil dan Sikap Lembek DPRD Jawa Barat

PURWASUKA– Tim Akselerasi Pembangunan alias TAP Jawa Barat bentukan Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan usai terungkap anggaran honor TAP tembus Rp2,2 miliar lebih (Rp2.284.800.000) untuk 12 anggota. 

Usai terungkap anggaran gaji alias honor TAP Jawa Barat, Tim Akselerasi Pembangunan bentukan Ridwan Kamil ini pun kembali didesak dibubarkan oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas).

Kembali ramainya kritik keras soal TAP Jawa Barat dari masyarakat, satu diantaranya terkait anggaran honor TAP Jawa Barat bentukan Ridwan Kamil. 

Banyak Anggota DPRD Jawa Barat justru mendadak membisu, enggan memberikan tanggapan apa pun soal honor dan segala hal terkait TAP bentukan Ridwan Kamil yang sejak awal pembentukannya tuai penolakan keras dari masyarakat. 

Salah satu anggota DPRD Jawa Barat yang mendadak enggan memberikan tanggapan apapun tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Oleh Soleh. 

Oleh Soleh mengaku tak ingin memberikan tanggapan apa pun terkait Tim Akselerasi Pembangunan bentukan gubernur Jabar, dengan alasan tak ingin menimbulkan ketegangan, dan merusak hubungannya dengan Gubernur Jabar.

“Enggak, jangan soal TAP. Tanya yang lain saja. Saya enggak mau merusak hubungan baik dengan gubernur Jabar, jangan dibenturkan,” pinta Oleh Soleh belum lama ini. 

Senada dengan Sekretaris Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna alias Bucky Wikagoe pun yang diketahui sempat menjadi anggota dewan paling vokal mengkritisi soal Tim Akselerasi Pembangunan Jabar. 

Kini Buky Wibawa Karya Guna memilih  membisu, tak mau memberikan tanggapan apapun soal Tim Akselerasi Pembangunan Jabar yang saat ini kembali disorot. 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca di Bandung Raya Kamis 9 Februari 2023, Berikut Penjelasannya

Selain Buky Wibawa Karya Guna, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Almaida Rosa Putra pun kompak seperti wakil rakyat lainnya di DPRD Jabar yang membisu saat ditanyai soal Tim Akselerasi Pembangunan Jabar.

Almaida Rosa Putra enggan memberikan tanggapan terkait Tim Akselerasi Pembangunan Jabar karena tidak enak dengan ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, dan pejabat tinggi lainnya di Fraksi Golkar. 

Menyusul Ketua Komisi I asal Fraksi PDIP, Bedi Budiman yang mengurusi satu diantaranya soal pemerintahan pun memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait Tim Akselerasi Pembangunan Jabar.

Hanya Beberapa Anggota DPRD Jabar yang Berani Bersikap 

Ditengah banyaknya Anggota DPRD Jawa Barat yang memilih bersikap lembek terkait kritik keras masyarakat terhadap Tim Akselerasi Pembangunan Jabar. 

Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Partai Gerindra, Ihsanudin memilih berani bersikap, dengan tegas menolak pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan Jabar, dan mengkritik keras anggaran honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar yang tembus Rp2,2 miliar lebih.

Bahkan, Ihsanudin melalui Badan Anggaran berencana memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengonfirmasi terkait honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar dan segudang kritik terkait eksistensi TAP Jabar. 

Ihsanudin mengatakan, sejak awal sampai saat ini dirinya tidak setuju dibentuknya Tim Akselerasi Pembangunan Jabar. Termasuk kurang setuju atas anggaran honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar yang dinilainya cukup besar, tembus Rp2,2 miliar untuk 12 orang.

Anggaran untuk honor tersebut begitu besar ditengah dugaan kuat pembentukan TAP Jawa Barat yang dibentuk Ridwan Kamil ini sarat nepotisme.  Lebih banyak mengakomodir keluarga dan tim sukses (Timses). 

“Tim Akselerasi Pembangunan itu enggak perlu (tidak perlu dibentuk). Apalagi dengan gaji yang begitu besar,” kata Ihsanudin, Bandung, baru-baru ini. 

“Kami tahu juga, TAP dibentuk oleh Ridwan Kamil itu hanya ingin mengakomodir mantan tim sukses-nya dan anggota keluarganya,” sambung dia. 

Agar informasi terkait honor Tim Akselerasi Pembangunan tidak simpang siur. Badan Anggaran DPRD Jabar berencana akan memanggil gubernur Jabar untuk memberikan klarifikasi.

“Biar infonya jelas, akurat dan tidak simpang siur. Kami (DPRD Jawa Barat) akan memanggil gubernur Jabar agar memberikan klarifikasi di Banggar DPRD Jabar,” tegas dia. 

Adapun terkait alasan Ridwan Kamil yang membentuk Tim Akselerasi Pembangunan, karena kebutuhan agar ada yang selalu menasihati. Menurut dia, seharusnya Ridwan Kamil lebih memaksimalkan potensi para birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar. 

“Seharusnya beliau gubernur Jabar itu cukup memaksimalkan potensi birokrat kita yang pintar-pintar, dan pekerja keras itu. Saya pikir birokrat kita (di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar) pengalamannya jauh lebih hebat (dibandingkan dengan Tim Akselerasi Pembangunan),” tambah dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar  Daddy Rohanady mengaku kaget dengan nilai anggaran Rp2,2 miliar lebih yang dialokasikan hanya untuk honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar. 

Menurut Daddy Rohanady, anggaran honor TAP Jawa Barat Rp2,2 miliar tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggota DPRD Jawa Barat, dengan asumsi per anggota (hanya honor atau gaji) Rp190 juta lebih per anggota (Rp190.400.000). 

Namun terkait kepatutan, politisi asal Partai Gerindra ini mengaku tak bisa menilai apakah patut atau terlalu besar atau terlalu kecil. Lantaran dirinya tak mengetahui pasti soal patokan apa yang dipakai gubernur Jabar hingga mengalokasikan anggaran Rp2,2 miliar lebih untuk honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar.

“Yang menentukan anggaran honor (Tim Akselerasi Pembangunan Jabar) itu kan Pak Gubernur Jabar. Pos anggaranya itu ada di belanja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023. Soal kelayakan dan sebagainya itu memag banyak orang yang berpendapat anggaran itu terlalu besar. Tapi buat saya, saya bingung jawabnya, karena Pak Gubernur Jabar pasti punya ukuran dan patokannya sendiri,” kata dia. 

Hal yang menjadi pertanyaan adalah, soal patokan yang digunakan gubernur Jabar dalam menentukan anggaran untuk honor Tim Akselerasi Pembangunan Jabar. Apabila DPRD Jabar jelas aturannya yakni sesuai Peraturan Menteri Keuangan, tetapi Tim Akselerasi Pembangunan Jabar tidak jelas patokannya.

“Kalau dewan kan sesuai Permenkeu yang nilainya disetarakan dengan ASN eselon II. Nah, Tim Akselerasi Pembangunan Jabar ini kan enggak jelas disetarakan dengan siapa, patokannya apa,” ucap dia. 

Belum lagi tambah dia, ketidakjelasan terkait tugas dan fungsi dari Tim Akselerasi Pembangunan Jabar sejak awal hingga saat ini masih menjadi perdebatan, yang sempat ramai diawal pembentukannya. 

“Saya terus terang saja. Saya lihat Tim Akselerasi Pembangunan Jabar ini enggak jelas tupoksinya. Saya enggak tahu itu,” tambah dia. ***

Sumber:

JABARNEWS