SUARA SEMARANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara soal ramai konvoi Khilafatul Muslimin.
Diketahui, pada Minggu (29/5/2022) pagi ada konvoi yang mengampilkan tulisan Khilafatul Muslimin di Cawang, Jakarta Timur sekitar jam 09.14 WIB.
Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh dalam menanggapi Khilafatul Muslimin, Indonesia akan tetap berpegang tegung pada Pancasila dan UUD 1945.
"Kita sudah memiliki komitmen untuk menggunakan sistem pemerintahan republik dengan dasar Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Itu bagian dari ijtihad yang bersifat syari," tegas Niam, Selasa (31/5/2022) dikutip dari PMJ News.
Niam menegaskan, Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan syariat Islam.
"Faktanya kan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini nggak ada yang bertentangan dan yang bertolak belakang," tuturnya kembali menegaskan.
Dia menambahkan, negara juga sudah banyak memfasilitasi umat Islam, di antaranya memfasilitasi zakat, haji hingga hewan kurban.
Niam menambahkan negara juga sudah melarang hal-hal yang dilarang agama seperti prostitusi.
Di sisi lain Polda Metro Jaya akan menyelidiki viralnya aksi konvoi puluhan motor di Jakarta Timur yang membawa atribut bendera hingga poster bertuliskan Khilafatul Muslimin.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan pihaknya telah mengantongi data para pelaku konvoi.
"Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut karena kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur," kata Zulpan kepada wartawan, Senin (30/5/2022).
Lebih lanjut, Zulpan menerangkan pihaknya akan mencari data para pengendara dan pembuat video konvoi itu secara lebih lengkap. Sebelum nantinya akan dilakukan pemanggilan oleh penyidik.
"Kami akan mencari data dulu terhadap pengendara yang nampak dalam video tersebut tentunya kami juga akan memanggil mereka. Kami juga akan menanyakan maksud tujuan. Memberikan edukasi kepada mereka agar tidak menyimpang," bebernya.
Berita Terkait
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
Tolak Pidana LGBTQ, Koalisi Sipil: Jangan Alihkan Isu Korupsi MBG dan Rupiah!
-
MUI Angkat Bicara Soal Status Haji Pejabat yang Terjerat Kasus Korupsi Seperti Dadan Hindayana
-
Ketua MUI Soal Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: Sah Secara Syar'i
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Nasib Ratusan Siswa SMA di Sumsel Terancam, Ombudsman Temukan Dugaan Pelanggaran SPMB
-
BI Sumsel Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Digital Lewat Gemilang Palembang Raya x DKG 2026
-
AFC Ajax Boyong Marc-Andre ter Stegen, Maarten Paes Dibuang?
-
Duka Mendalam Klub Juara Liga Champions untuk Korban Gempa Venezuela
-
Mengapa Dokumen WDP Jadi WTP Dicari KPK? Fakta Baru dari Penggeledahan BPK Sumsel
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Sore di Pantai, Berburu Produk Lokal hingga Menikmati Musik di WKND Market PIK2
-
Sudah Bayar Rp128 Juta, Rumah Tak Kunjung Dibangun, Konsumen Lapor Polda Sumsel
-
Strategi Keliru Hong Myung-Bo, Korea Selatan Terancam Angkat Koper Lebih Cepat dari Piala Dunia 2026