Fakta Manuver Politik PKS Deklarasi Anies-Muhaimin, Sorot PKB Masuk Koalisi Kurang Mulus dan Logo Atribut PKS

Suara Serang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, mengungkapkan penyesalannya terkait cara masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Menurut Muzammil, masuknya PKB dan Muhaimin Iskandar ke dalam koalisi tidak berjalan dengan mulus dan telah menyebabkan gesekan di dalam koalisi tersebut.

"Kami, ya, kalau menyesali apa yang terjadi, iya, tapi kita tetap berusaha ke depan untuk tetap menata koalisi ini. Tadi statement presiden partai juga begitu," ujar Muzammil di kantor DPP PKS.

Muzammil sambil mengungkapkan penyesalan, juga menegaskan pentingnya menjaga dan merawat koalisi yang ada.

Kemudian katanya, Anies Baswedan dan Ketua Umum Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh telah bertemu dengan Majelis Syura PKS untuk membahas perkembangan terkini. 

Ia berharap pertemuan itu seharusnya berlangsung lancar tanpa ada gesekan, terutama dengan masuknya Cak Imin dan PKB ke dalam koalisi.

Kendati Partai Demokrat telah keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungannya terhadap Anies, PKS tetap berharap agar Demokrat kembali bergabung dalam koalisi ini. 

"Kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia," pinta Ahmad Syaikhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

Walau demikian, Syaikhu menyambut baik keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan dan mendukung Anies dalam Pilpres 2024. 

Baca Juga: Mantap Pilih Cak Imin, Anies Baswedan Ungkap Alasannya

"Ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkan Pilpres 2024," katanya lagi.

Namun, perhatian juga tertuju pada absennya atribut PKS dalam deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Ahmad Fathul Bari, menjelaskan bahwa pemasangan atribut harus melalui pembahasan di tingkat pimpinan pusat PKS.

"Karena memang hari ini kita dikhususkan untuk konpers, untuk menyampaikan, dan dalam pembahasan mungkin mereka (DPD PKS Surabaya) tidak berani untuk mendahului karena ada pembahasan di tingkat pimpinan pusat," kata Ahmad Fathul Bari.

Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Tanpa Logo PKS

Ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil oleh PKS selalu didasarkan pada putusan pimpinan pusat, sehingga pemasangan atribut harus mengikuti keputusan tersebut.

Meskipun tidak ada bendera PKS di lokasi deklarasi Anies-Cak Imin, spanduk Partai NasDem dan PKB terpampang di sepanjang Jalan Tunjungan.