Pemkot Bandung akan Tindak PKL di Zona Merah secara Humanis

TANTRUM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung. Penertiban dilakukan bersama para pejabat kewilayahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgasus).

"Kota Bandung ini terancam jadi zona hijau PKL kalau kita tidak memiliki target terukur untuk mempeluas zona merah. Zona merah bagaimana pun harus ditegaskan dan ditertibkan dari PKL," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna dalam diskusi bersama Satgagus PKL di Aula Pendopo, Senin (30/5/2022).

Pemkot Bandung melalui Satgasus PKL menargetkan menertibkan dan menata wilayah-wilayah yang terdapat PKL. Ema mengakui, salah satu tantangan dari penertiban PKL ini adalah isu ekonomi.

"Tapi jangan sampai isu ekonomi malah jadi membuat kota ini jadi semrawut dengan PKL. Zona merah akan kita tertibkan, siapapun di belakang mereka. Sambil kita melakukan pemberdayaan pada masyarakat," ucapnya.

Meski sempat melakukan beberapa langkah penertiban di tahun-tahun sebelumnya, ternyata masih banyak PKL bandel yang muncul kembali di zona merah. Seperti di wilayah Dipati Ukur, Lengkong Kecil, Cikapundung, Sudirman, Kosambi, Tegalega, Kepatihan, dan Dalem Kaum.

"PKL Tegalega sempat dipindahkan ke Gedebage. Tapi, sekarang di Tegalega muncul lagi PKL baru. Sedangkan Gedebage jadi pasar," ujarnya

"Di Jalan Kepatihan juga kita hilangkan tenda biru tahun lalu sebelum almarhum Mang Oded meninggal. Tapi, sekarang kucing-kucingan lagi," lanjutnya.

Ema menambahkan, belum lagi muncul istilah moko (mobil toko). Pedagang yang awalnya muncul mingguan, tapi sekarang setiap hari mangkal di tempat yang sama.

"Moko juga jadi salah satu tantangan kita," ujarnya.

Maka dari itu, ia menegaskan, Satgasus PKL perlu menegaklan kembali Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. 

Ia berharap, para pejabat kewilayahan mampu membantu dengan metode 'bubur panas'. Dengan begitu akan memunculkan rasa "kanyaah" baik dari pejabat maupun para PKL.

"Pakai metode bubur panas, kita sisir dulu sisinya. Kita benahi dulu jalan protokol. Minimal wajah wilayah dulu yang kita benahi. Komunikasikan sesuai perda dengan pendekatan lebih humanis," imbaunya.

Diperlukan adanya pendataan ulang untuk memvalidasi jumlah PKL di Kota Bandung. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, terdapat 25.000 PKL di Kota Bandung.

"Data juga harus valid dan terbaru. Lakukan pemisahan antara PKL beneran dengan pekerja atau pengusaha. Bisa dicek dari pendekatan modal," jelasnya.

Setelah melakukan pendataan dan target, maka Satgasus PKL bisa mengajukan APBD perubahan yang akan dilakukan para pertengahan Oktober nanti.

"Harus komitmen dengan target perluasan zona merah dan anggaran pun yang disesuaikan dengan targetnya. Kita bisa perjuangkan di APBD Perubahan pertengahan Oktober nanti," tuturnya.

Perlu juga dilakukan pengawasan rutin secara konvensional dengan patroli yang dibantu Satpol PP. Serta melakukan evaluasi minimal tiap tiga bulan sekali.

"Tadi ada masukan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung untuk mengimbau PKL bandel lewat CCTV. Betul jika teknologi itu membantu. Tapi, pengawasan yang sifatnya konvensional tetap harus dilakukan," paparnya.

Sekretaris Satgasus PKL Kota Bandung, Atet Dendi Handiman mengatakan, pembenahan juga akan dilakukan pada lokasi-lokasi yang belum diatur zonasinya.

"Masih ada lokasi-lokasi yang belum diatur zonasinya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Prinsipnya fasilitas umum tidak diperbolehkan jualan PKL. Kecuali yan diatur dan ditetapkan lain oleh wali kota," ujar Atet.

Ia menambahkan, perlu adanya sinkronisasi dari SKPD terkait dengan Satgasus PKL, baik dari data maupun tupoksi. Ia akan membahas mengenai anggaran karena selama ini yang konsisten ada itu di Dinas KUKM. 

“Kami gunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan PKL dalam meningkatkan usahanya. Sedangkan untuk penegakkan hukum dan penertiban itu belum ada anggarannya," katanya.