PPDB 2022, Ditargetkan Ada 5.000 Kursi di Sekolah Swasta di Jabar Gratis

TANTRUM - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jawa Barat diklaim berlangsung adil dan transparan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sistem PPDB di Jabar telah didesain sebagai sistem PPDB yang adil, tangguh, dan transparan. 

“Jadi saya pesankan, tolong seadil-adilnya dan harus membela warga yang miskin," tutur kata Ridwan Kamil, yang  meninjau secara langsung alur pendaftaran dan pengaduan, serta Command Center yang terhubung dengan 27 Kabupaten/ Kota di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. 

"Alhamdulillah, ini menjadi tugas yang urgen. Kami memonitor, ribuan orang tua lagi cemas, mereka ingin memastikan anaknya masuk sekolah," katanya, Selasa (7/6/2022). 

Hal yang ditekankan Gubernur pada PPDB 2022 ialah memastikan agar warga miskin/ kurang mampu di Jabar bisa diberikan bantuan. Salah satunya melalui Program Swasta Peduli Duafa. 

"Untuk mendukung keadilan, anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis. Sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran," ungkap Kang Emil. 

"Nah, tahun ini spesial. Kita bikin Program Swasta Peduli Duafa. Anak duafa yang bersekolah di swasta tak perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun," tambahnya. 

Program gotong royong tersebut menurut Gubernur diperkirakan akan menyasar sekitar 5.000 pelajar kategori kurang mampu yang tersebar di 27 Kabupaten/ Kota se-Jabar. 

Gerakan tersebut dilakukan dari hati ke hati oleh tiap perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) yang tersebar di 13 wilayah se-Jabar. 

"Sekarang kita gerakan dari hati ke hati dari pihak yayasan. Ada ratusan sekolah bersedia bergabung. Hasil hitungannya, satu kota ada 700-an kursi gratis dari swasta, jika dikalikan 27 Kabupaten/ Kota, maka diasumsikan jumlahnya lebih dari 5.000," tuturnya. 

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah swasta yang menggratiskan anak-anak duafa, yang dulunya hanya satu sekolah swasta, tapi sekarang ada ratusan sekolah swasta ikutan dalam program keadilan bagi warga tak mampu," tutup Gubernur.