Masyarakat Miskin Cuma Nikmati Konsumsi BBM Bersubsidi 17,1 Liter Per Rumah Tangga Per Bulan

TANTRUM - Penyediaan LPG di Indonesia saat ini, mayoritas berasal dari impor yakni mencapai 80 persen dari total LPG.

Pemerintah masih menetapkan harga komoditas Harga Jual Eceran (HJE) Rp 4.250 per kilogram sejak 2010 sedangkan harga keekonomiannya kini mencapai Rp 19.609 per kilogram.

Selain itu,  selisih antara harga penetapan dengan harga keekonomian dari BBM jenis solar saat ini sangat tinggi yakni Rp 5.150 untuk harga penetapan dan keekonomian Rp 12.170.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkap, mayoritas subsidi LPG tiga kilogram dan BBM justru dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu.

"Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat dengan justru kelompok yang mampu," katanya di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2022.

Febrio menyatakan, tingginya harga komoditas dunia saat ini, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan subsidi yang lebih tajam yaitu penggantian dari subsidi terbuka menjadi berbasis orang.

Saat ini, empat desil masyarakat termiskin ternyata hanya menikmati subsidi LPG tiga kilogram sebesar 23,3 persen dari total subsidi sedangkan empat desil terkaya menikmati 57,9 persen dari total LPG bersubsidi.

"Ini menunjukkan besarnya beban dari subsidi LPG yang kita lakukan tapi ini keputusan dari kita bersama untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian 2022," jelasnya.

Kemudian, dari sisi konsumsi LPG bersubsidi juga semakin meningkat yaitu diproyeksikan mencapai 7,82 juta metrik ton pada 2022 sedangkan konsumsi LPG non subsidi sebesar 0,58 juta metrik ton.

Selain LPG, subsidi BBM ternyata turut dinikmati masyarakat mampu yaitu sebanyak 60 persen masyarakat terkaya menikmati hampir 80 persen dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan.

Sementara, 40 persen masyarakat terbawah hanya menikmati konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 17,1 liter per rumah tangga per bulan. 

"Ini lah yang menjadi evaluasi bagi kita untuk semakin bisa pertajam kebijakan subsidi ke depan," katanya.