TANTRUM - Pemkot Bandung mengklaim telah menurunkan angka stunting atau bayi dengan berat badan rendah karena kekurangan gizi. Disebutkan, pada tahun 2021 angka stunting sebesar 1,34 persen dibanding tahun 2020 atau berkurang dari 9.567 menjadi 7.568 balita.
Pemkot menyebut secara total, bayi stunting di Bandung berkurang hampir 2.000 balita dari stunting. Maka untuk menyelaraskan program penuntasan stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung beserta seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat berkoordinasi dalam kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Jabar di Trans Luxury Hotel, Kamis, 8 September 2022.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna berharap, kegiatan ini bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota di dalam penurunan stunting di Jawa Barat.
"Seperti halnya kabupaten dan kota lain di Jawa Barat, di Kota Bandung pun sampai saat ini masih menghadapi persoalan stunting yang cukup krusial," ujar Ema.
"Meski telah terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, tapi angka stunting di Kota Bandung relatif masih cukup tinggi mencapai 7.568 balita," lanjutnya.
Menurutnya, banyak hal yang telah diupayakan Pemkot Bandung, tapi tentunya masih membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Termasuk kegiatan yang diselenggarakan hari ini masih sangat dibutuhkan agar penanganan stunting dapat dilakukan secara terstandar," ucapnya.
Menanggapi hal ini, Asisten Pemerintahan Kesra Jabar, Dewi Sartika menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya dalam menyambut 2045 Indonesia Emas.
"Kita juga akan menjadi tonggak sejarah 100 tahun merdeka. Semoga kita bisa mempersiapkan dengan baik untuk menyambut hal ini," ungkap Dewi.
Baca Juga: Polisi Beberkan Masih Tahan 6 Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda
Ia menambahkan, Jabar ingin program kegiatan ini bisa menjadikan stunting menuju tagline Jabar: "Jabar Zero Stunting".
Dewi pun memaparkan, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021, Jabar telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebanyak 10,8 persen dari 35,3 persen di tahun 2013. Dengan rata-rata penurunan sebanyak 1,2 persen per tahun.
"Namun, jika merujuk pada target prevalensi 19,2 persen di tahun 2023 berdasarkan target RPJMD dan 14 persen di tahun 2024 berdasarkan target RPJMN," jelasnya.
Oleh karena itu, baginya, untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya yang maksimal dan perlu percepatan penurunan stunting sekitar 10,5 persen dalam tiga tahun atau 3,5 persen per tahun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Jangan Sampai Terlewat! Jadwal Imsak Semarang Hari ini 23 Februari 2026
-
Waktu Imsak Jakarta 23 Februari 2026 Hari Ini, Lengkap Niat Puasa Ramadan
-
Waktu Imsak Bandar Lampung 23 Februari 2026 Hari Ini, Lengkap Niat Puasa Ramadan
-
Waktu Imsak Palembang 23 Februari 2026 Hari Ini, Lengkap Niat Puasa Ramadan
-
Rutan Polres Way Kanan Kebobolan, 8 Tahanan Kabur, Ini 7 Faktanya
-
7 Fakta Kasat Narkoba Ditangkap, Diduga Terima Setoran Rp13 Juta dari Bandar Narkoba
-
Hadapi Ketatnya Persaingan BWF, PBSI Segarkan Struktur Pelatih Ganda Putra
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Senin 23 Februari 2026
-
Video Viral Hina Nabi Muhammad SAW Berujung Penahanan, Ini 7 Faktanya
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam