Jual CPO ke Pasar Global, Langkah Empat Asosiasi Petani Swadaya Dua Daerah

TANTRUM - Empat asosiasi petani swadaya di Provinsi Sumatera Utara dan Riau berhasil raup untung sekitar Rp 11 miliar dari penjualan minyak sawit (CPO) ke pasar internasional.

Manager of Independent Smallholder Musim Mas Rudman Simanjuntak mengatakan keberhasilan petani tersebut diraih berkat Training for Smallholders dan sertifikasi RSPO yang dimulai lima tahun yang lalu sebagai bagian dari Indonesian Palm Oil Development for Smallholders (IPODS).

“Bila digabungkan dengan penjualan pada tahun 2020 dan 2021, maka keempat asosiasi ini telah membukukan sebanyak Rp 18,7 miliar,” kata Rudman Simanjuntak, dicuplik dari Jawa Pos, Kamis, 22 September 2022.

Ia menjelaskan, Musim Mas mengembangkan IPODS bersama International Finance Corporation (IFC) sebagai upaya mendorong dan memberdayakan petani kelapa sawit swadaya mendapatkan sertifikasi dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diakui secara global.

Mendapatkan sertifikasi RSPO, lanjut Rudman, merupakan pencapaian penting bagi petani swadaya. Sebab bisa menjadi pintu tambahan untuk menjual kelapa sawit ke pasar global.

“Karena ini akan membuka lebih banyak pintu bagi mereka untuk menjual minyak sawit kepada pembeli global yang membutuhkan kelapa sawit berkelanjutan,” jelasnya.

Selain IPODS, kata Rudman, pihaknya juga berupaya untuk mengintegrasikan petani swadaya ke dalam rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan. 

Adapun saat ini, petani swadaya mengelola 41 persen dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Bukan itu saja, Petani sawit swadaya memainkan peran penting dalam produksi kelapa sawit untuk pasar domestik dan internasional. 

Baca Juga: Alergi Debu? Kenali Cara Pengobatan dan Pencegahannya

“Mereka juga memegang kunci bagi peningkatan jumlah minyak sawit yang memenuhi standar keberlanjutan (RSPO dan ISPO),” kata Rudman.

Untuk diketahui dalam IPODS, Musim Mas melibatkan petani swadaya secara langsung dan memberikan pelatihan agronomis. 

Selain itu, memberikan akses terhadap bantuan finansial dan pasar global,serta pelajaran tentang persyaratan hukum.