Suara.com - Direktur Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi meminta pemerintah bersifat transparan dalam mengatasi persoalan kebocoran data yang selama ini terjadi dan merugikan konsumen.
Menurut dia, selama pemerintah tidak memberikan sanksi tegas dan tidak mengaudit sistem pengelolaan, maka kebocoran data dapat terus terjadi yang berujung pada ketidakjelasan penyelesaian.
"Selama ini tidak dilakukan, hanya menyenangkan masyarakat kalau kasus sedang diselidiki, yang ujungnya tidak jelas, menguap di saat kita semua lupa. Sehingga, akhirnya kebocoran demi kebocoran terus terjadi," kata Heru kepada Antara di Jakarta, Jumat (30/7/2021).
Heru merujuk pada dugaan kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan data e-commerce beberapa waktu lalu, serta kebocoran data nasabah asuransi BRI Life baru-baru ini.
Ia mengapresiasi langkah BRI Life yang cepat dalam berupaya mengatasi kebocoran data. Namun, di negara lain seperti Amerika Serikat, pemerintah akan memanggil ratusan orang dan lembaga yang kredibel, lalu meminta mereka memastikan kebenaran kebocoran data serta mengidentifikasi penyebabnya.
"Sebab jika hanya berdasar audit perusahaan yang bocor itu sendiri, bisa jadi tidak komprehensif dan ada upaya tidak membuka kasus secara terang benderang," katanya.
Heru juga memastikan kebocoran data merugikan masyarakat atau nasabah karena data-data pribadi mereka berpotensi digunakan untuk berbagai kejahatan siber, seperti dijadikan identitas palsu atau dipakai untuk menawarkan produk tertentu.
Untuk itu, ia menyarankan adanya proses audit semua sistem penyimpanan data serta kerja sama terpadu antar pengelola data maupun ahli TI agar masalah kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan konsumen.
Terakhir, ia menambahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk melindungi data. UU, lanjut Heru, juga harus mampu menjawab tantangan kebocoran data apabila telah disahkan agar tidak lagi terulang ke depan. [Antara]
Berita Terkait
-
Ada Perubahan Data Diri? Begini Cara Registrasi Ulang BPJS Kesehatan
-
Pemerintah Buat Rumusan Penghapusan Tunggakan BPJS, Kapan Mulai Berlaku?
-
Sinergi BPJS Kesehatan & Mahkamah Agung Didorong untuk Jaga Keberlanjutan Program JKN Nasional
-
Cara dan Syarat Daftar BPJS Kesehatan untuk Pasien Cuci Darah
-
Skrining Riwayat Kesehatan Jadi Syarat Layanan BPJS, Begini Caranya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
53 Kode Redeem FF Terbaru 3 Februari 2026, Ada Jujutsu Kaisen Monster Truck Gratis
-
POCO F8 Series Segera Dipasarkan di Indonesia, Harga POCO F7 Makin Miring
-
Siap ke Indonesia, Tecno Camon 50 Series Dukung SuperZoom 20X dan Sensor Sony
-
31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Februari 2026, Klaim Ibrahimovic OVR 117 dan 5.000 Gems
-
5 Pilihan HP Murah Rp1 Jutaan Paling Worth It di 2026, Spek Dewa!
-
31 Kode Redeem FF Max Terbaru 3 Februari: Langsung Raih Voucher Sukuna dan Jujutsu Truck
-
Poco F8 Series Siap Menggebrak Indonesia 4 Februari 2026, Era UltraPower Ascended Dimulai
-
Huawei nova 14 Pro Resmi di Indonesia, Hadirkan Kamera Ultra Chroma dan Dual Front ala Flagship
-
Asus Bidik 30 Persen Pangsa Pasar Notebook dan Perkuat Strategi Omnichannel
-
Oppo Watch S Resmi Hadir: Smartwatch Ultra Ramping dengan Analisis Kesehatan Kelas Flagship