Twitter Tangguhkan Akun-akun yang Bagikan Konflik Rusia-Ukraina

Suara.com - Sejumlah akun Twitter yang membagikan informasi terkait konflik Rusia-Ukraina dilaporkan kena suspend atau penangguhan.

Seperti diketahui, pasukan Rusia mulai bergerak ke wilayah Ukraina.

Banyak akun yang membagikan foto atau video invasi tersebut dari wilayah Donbas timur dan Luhansk (Ukraina) ke media sosial.

Saat konflik memanas, banyak peneliti yang membagikan informasi ini, atau yang dikenal open-source intelligence (OSINT) lewat Twitter.

Beberapa dari mereka melaporkan kalau akunnya mendadak ditangguhkan.

Seperti akun peneliti OSINT Kyle Glence, akunnya ditangguhkan 12 jam.

Kemudian akun analis keamanan Oliver Alexander juga mengklaim kalau akunnya dikunci selama dua kali dalam 24 jam.

Beberapa akun OSINT luar negeri seperti Neurone Intelligence yang membuat tweet dalam bahasa Prancis, Mudo en Conflicto yang berbahasa Spanyol, dan Notícias e Guerras yang berbahasa Brazil juga terpengaruh.

Analis di OSINT Bellingcat, Nick Waters kemudian membuat utas terkait daftar akun Twitter yang di-suspend.

Baca Juga: Twitter Uji Fitur Leave This Conversation, Hapus Tag dari Tweet Orang Lain

Dalam screenshot yang diunggah, ia mengatakan kalau penangguhan akun itu dilakukan lantaran melanggar aturan Twitter.

Analis kemudian khawatir bahwa penangguhan akun Twitter ini menjadi bagian dari kampanye report massal untuk menonaktifkan akun OSINT selama invasi Rusia.

Juru bicara Twitter, Elizabeth Busby membantah tuduhan itu.

Penangguhan akun disebut lantaran adanya kesalahan dan bukan bagian dari kampanye yang dituduhkan ke Twitter.

"Kami secara proaktif memantau narasi yang muncul terkait pelanggaran kebijakan kami, dan dalam hal ini, kami mengambil tindakan penegakan hukum pada sejumlah akun karena kesalahan,” kata Busby, dikutip dari The Verge, Kamis (24/2/2022).

“Kami segera meninjau tindakan ini dan telah secara proaktif memulihkan akses ke sejumlah akun yang terpengaruh. Klaim bahwa kesalahan itu adalah kampanye bot terkoordinasi atau hasil pelaporan massal tidak benar," jelasnya.