Meutya Hafid Minta Netflix-Amazon Prime dkk Biayai Ekosistem Penyiaran Lokal

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para platform over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Netflix, Amazon Prime, dan lain-lain, tidak menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional.

Dalam pertemuan dengan Presiden Motion Picture Association (MPA) Asia Pasifik Mila Venugopalan, Meutya meminta platform OTT lebih aktif mendukung produksi lokal dan membiayai ekosistem penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan digital Indonesia.

"Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran," pinta Meutya dalam audiensi dengan Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik, Mila Venugopalan, dikutip dari siaran pers Komdigi, Jumat (13/6/2025).

Meutya menilai industri penyiaran masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet.

Namun tantangan berat dihadapi industri ini karena beban investasi dan biaya operasional yang tinggi, sementara tren masyarakat bergeser ke konten digital melalui OTT.

"Prinsip dasarnya adalah bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," tegas Meutya.

Namun dirinya menyambut baik komitmen sejumlah platform OTT yang telah mulai melibatkan konten lokal dalam layanannya, tapi turut menegaskan bahwa keberpihakan terhadap penyiaran nasional juga harus menjadi bagian dari strategi kolaboratif ke depan.

"Anda mengatakan bagaimana Anda ingin melibatkan dan memberdayakan produksi lokal juga, itu sangat bagus. Kami menyukai ide itu. Namun pada saat yang sama, kami juga perlu membuat industri penyiaran kami bertahan," papar Meutya.

Sementara itu Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik, Mila Venugopalan merespons positif dan menawarkan berbagi praktik terbaik dari berbagai negara, termasuk Australia, di mana penyiar lokal justru mendorong deregulasi dan efisiensi alih-alih memberatkan OTT.

Baca Juga: Komdigi Akui Sulit Deteksi Keaslian Konten AI Tambang Nikel Raja Ampat

“Termasuk film dan acara televisi yang diproduksi di negara Anda, yang dikonsumsi oleh lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, yang merupakan populasi internet terbesar keempat di dunia," ujarnya.

MPA pun menyatakan komitmen untuk berinvestasi dalam bakat lokal dan cerita Indonesia. Mereka juga melayangkan apresiasi atas langkah pemerintah dalam memblokir situs-situs pembajakan, sebagai upaya perlindungan konten digital yang berkembang pesat di era internet.

"Kami sangat menghargai kolaborasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membantu mempromosikan dan melindungi konten digital,” pungkasnya.

Komdigi akui sulit deteksi konten AI tambang nikel Raja Ampat

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ikut mengomentari soal konten kerusakan tambang nikel Raja Ampat yang dibuat dari teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) dan viral di media sosial beberapa waktu belakangan. 

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Marolli J. Indarto mengakui kalau pihaknya pun sulit mengidentifikasi konten AI tambang Raja Ampat tersebut.

"Secara teknis memang harus diakui susah. Harus lebih mendalam. DIcek lagi tone-nya. Kalau secara real, memang agak-agak susah," kata Marroli di acara Ngopi Bareng Komdigi yang digelar di kantornya, Jumat (13/6/2025).

Marolli mengungkapkan kalau verifikasi konten AI memerlukan pendekatan teknis yang lebih jeli. Sebab diperlukan analisis mendalam terhadap metadata dan pola visual.

Namun dirinya juga menilai kalau pengamatan itu sulit dilakukan. Lebih lagi konten AI tambang Raja Ampat ini sudah viral menyebar di media sosial.

Kendati begitu Marroli menyebut kalau Komdigi saat ini sedang mempersiapkan langkah strategis untuk mengatur ekosistem AI di Indonesia.

Ia mengatakan kalau Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya sudah mengungkapkan kalau Pemerintah sudah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang direncanakan rilis Juli 2025.

"Kan kemarin statement dari Bu Menteri akan menyiapkan roadmap tentang AI. Kalau nggak salah, bulan Juli akan diluncurkan untuk Indonesia," ungkap Marroli, tandasnya.