Pengusaha Blak-blakan Tantangan Bisnis Data Center RI: Monopoli hingga Dipalak Ormas

Suara.com - Asosiasi Data Center Indonesia atau Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) buka-bukaan soal tantangan industri pusat data yang terjadi di Indonesia. Beberapa contohnya yakni monopoli dari PLN hingga dipalak Ormas.

Ketua Umum IDPRO, Hendra Suryakusuma, membaginya dalam beberapa kategori. Untuk internal ekosistem, Hendra menyebut kalau para pelaku industri data center kerap kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai.

"Ini hampir setiap bulan kami terima komplain (dari pemain data center). Artinya, industrinya tumbuh dengan sangat signifikan," katanya saat konferensi pers yang digelar di Kawasan Radio Dalam, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Ia mengatakan kalau talenta yang ada saat ini masih belum bisa mengelola maupun mengoperasikan pusat data. Walhasil para pelaku industri itu mengatasinya lewat bekerja sama dengan beberapa universitas.

"Untuk memastikan kalau talent-nya bisa berjalan dengan baik," ujar dia.

Lalu untuk aspek keberlanjutan, Hendra menyebut kategori ini masih sangat menantang. Sebab untuk energi berkelanjutan saat ini masih dimonopoli oleh PLN.

"Karena di Indonesia by regulation, transmission business ataupun generation business dari power itu ya dimonopoli oleh PLN. Artinya kami harus menjadi sahabat PLN untuk bermitra strategis dengan mereka, agar kita bisa mendapatkan renewable energy," papar dia.

Untungnya hal ini perlahan mulai bisa teratasi. Ia bercerita kalau industri data center kini sudah menjadi bagian dari industri strategis nasional.

Selain itu, IDPRO juga mulai berkolaborasi dengan banyak pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga PLN untuk merancang pembentukan standar keberlanjutan untuk data center di Indonesia.

Baca Juga: Dorong Swasembada Energi Nasional, PLN Percepat Pengembangan Proyek Panas Bumi

"Jadi sustainability ini jadi satu hal yang menarik," imbuhnya.

Tantangan berikutnya yakni pelaksanaan di lapangan. Hendra menyinggung soal kasus korupsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang menyeret Mantan Wakil MenterI Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, dan kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Mungkin sempat dengar ada kejadian masalah K3 ya. Jadi beberapa anggota kami juga sempat diminta untuk kerjain setnya itu untuk membayar Rp 3 juta per bulan terkait dengan tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) K3 gitu. Ada beberapa hal yang kita enggak bisa sebutkan," paparnya.

"Dan ini memang kami laporkan juga ke pihak yang berwajib gitu ya, dan ya, sekarang sudah selesai masalahnya ya," lanjut dia lagi.

Selain dipalak lembaga negara, Hendra juga mengatakan kalau ini juga melibatkan ormas. Ia bahkan menyebut kalau para ormas amat meresahkan untuk industri data center Indonesia.

"Belum lagi Ormas ya. Jadi Ormas ini cukup meresahkan untuk industri kami," beber dia.

Hendra bertutur kalau para anggota ormas ini biasanya berkumpul ketika ada proyek konstruksi pusat data. Bahkan biaya yang diminta mereka cukup besar. 

"Karena biasanya ketika terjadi construction, terlihat ada mobilitas kendaraan besar gitu, di pintu-pintu masuk kawasan industri itu mereka sudah mulai berkumpul gitu. Dan ini hidden cost yang ternyata memang besar juga," keluh dia.

Maka dari itu, Hendra menyarankan kalau masalah ini perlu melibatkan banyak, tak hanya dari pelaku industri pusat data Indonesia.

"Ini butuh kerja sama dengan kumpulan kawasan industri untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya," jelasnya.