Kuota Tak Hangus vs Jaringan Padat, Dilema Besar di Balik Putusan MK

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa paket data yang telah dibeli bukan sekadar layanan, melainkan hak milik konsumen yang memiliki nilai ekonomi.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menyoroti implikasi besar di balik putusan MK tersebut. Menurutnya, perdebatan antara skema rollover (sisa kuota dibawa ke periode berikutnya) dan non-rollover bukan sekadar masalah teknis, melainkan perlindungan hak asasi warga negara dalam mengakses informasi.

Kuasa Konsumen Atas "Hak Milik" Digital

Wahyudi menjelaskan bahwa selama ini konsumen sering berada di posisi lemah karena kurangnya transparansi mengenai konsekuensi paket data yang hangus.

Putusan MK menuntut pemerintah segera merumuskan regulasi yang mewajibkan operator memberikan pilihan transparan kepada pengguna.

"Putusan MK itu intinya adalah meminta kepada operator agar memberikan pilihan. Oke ada pilihan rollover, ada pilihan non-rollover, tapi informasikan secara jelas agar konsumen paham konsekuensinya," ujar Wahyudi dalam DeepTalk Podcast Suara.com, belum lama ini.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa akses internet adalah hak warga negara yang diakomodasi melalui paket data.

"Paket data kuota yang sudah dibeli oleh konsumen itu harus dilindungi karena di situ ada dua hak, yakni ada hak milik karena sudah dibeli dan ada hak ekonomi," tambahnya.

Paradoks Trafik: Mengapa Operator Masih Ragu?

Baca Juga: Kuota Internet Adalah Hak Milik! MK Wajibkan Operator Sediakan Opsi 'Anti-Hangus'

Meskipun skema rollover terlihat sangat menguntungkan konsumen, Wahyudi mengingatkan adanya tantangan teknis pada sisi infrastruktur telekomunikasi.

Jika semua kuota tidak pernah kadaluwarsa, beban trafik jaringan bisa menjadi tak terkendali karena sulit diprediksi.

Prediksi beban trafik yang akurat adalah kunci kelancaran layanan. Jika penumpukan data terjadi secara masif tanpa batas waktu, kualitas koneksi justru bisa menurun.

"Ketika kemudian trafik itu numpuk, bebannya berat, kita konsumen juga akan rugi. Misalnya mau upload video atau gambar susah karena trafiknya padat. Padahal operator harus menghitung beban trafik agar komunikasi berjalan lancar," jelasnya.

Mendorong Regulasi yang Adil

Wahyudi menegaskan pentingnya aturan pemerintah yang bersifat menyeluruh untuk memastikan standar yang sama di semua penyedia layanan.

Pemerintah kini ditantang untuk menciptakan regulasi yang bisa menyeimbangkan dua kepentingan, yakni melindungi hak ekonomi konsumen agar uang mereka tidak "menguap" begitu saja, sekaligus menjaga stabilitas jaringan nasional agar tidak tumbang akibat lonjakan trafik yang tak terduga.