SuaraBandungBarat.id- Ratusan buruh di Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Pemkab Bandung Barat, Senin (8/5/2023).
Ketua FSPMI KBB, Dede Rahmat mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan yakni terkait penolakan Omnibus Law UU Nomor 6 Tentang Cipta Kerja.
"Pa Bupati Bandung Barat (Hengky Kurniawan) langsung merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi langsung ditujukan ke pemerintah pusat," katanya saat ditemui, Senin (8/5/2023).
Ia menambahkan, aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan OPD terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB dalam merespon aspirasi para buruh.
"Cuma di sini ada riak dari rekan pekerja yang dulu kita melakukan audiensi di Disnakertrans KBB saat menjelang IdulFitri," katanya.
Ia menambahkan, saat itu pihaknya mengajukan sejumlah bantuan yang diperuntukkan bagi buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kita minta kepada Disnakertrans KBB ada perhatian khusus bagi para pekerja yang menjadi korban PHK," katanya.
"Kedua, kita dibuatkan posko mudik. Ketiga, kita minta juga mudik gratis untuk para pekerja," imbuhnya.
Namun saat itu, kata Dede, Disnakertrans KBB tidak mengindahkan permintaan para buruh tersebut lantaran alasan tidak adanya anggaran.
Baca Juga: Kadin dan AVPN Teken MoU Pembangunan Platform ISIC, Apa Itu?
"Tetapi saat itu, disampaikan kepala Disnakertrans KBB bahwa tidak ada anggaran. Bahkan dia menyampaikan ongkos tugas luar pun memakai uang pribadi," katanya.
"Itu disampaikan di forum yang menjadi daya tangkap para pekerja itu jadi lain. Kalau gitu pak bupati ini tidak ada perhatian, jangankan terhadap buruh, terhadap Disnakertrans saja anggaran sampai tidak ada," katanya.
Ia berharap, Disnakertrans KBB lebih peka terhadap aspirasi para buruh. Terlebih aspirasi atau keinginan yang disampaikan oleh para buruh untuk kepentingan buruh di Kabupaten Bandung Barat.
"Makanya di tuntutan kami meminta evaluasi kinerja peran fungsi Disnakertrans itu apa. Ketika dia berbicara tentang Disnakertrans tentunya dia harus bela terhadap para pekerja. Kecuali kalau dia pengusaha ya silahkan belok ke pengusaha," tandasnya. (*)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Ini Tampang Pria yang Tega Sekap Perempuan di Cileunyi hingga Alami Kebutaan dan Bibir Sumbing
-
Perang Bintang AADC di Pasar Obat Herbal
-
BMKG Petakan Kemarau di Sumsel, Sejumlah Daerah Mulai Masuk Zona Kering
-
Harga DMO Batu Bara Dirombak, Apa Dampaknya bagi PTBA dan PLN?
-
Pelaku Penyekapan Tragis Bandung Ditangkap, Dedi Mulyadi Puji Gerak Cepat Polda Jabar
-
Harga Karet Sumsel Tetap di Atas Rp40 Ribu saat Dolar Menguat, Kok Petani Belum Lega?
-
Ketika Olahraga Jadi Cara untuk Mengenalkan Sustainability
-
Gudang Balepress Rp16,4 Miliar Diamankan di Kalbar, Kenapa Pemiliknya Misterius?
-
Polda Jabar Tangkap Taufik Hidayat di Bandung Raya
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata