SuaraBandungBarat.id- Ratusan buruh di Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Pemkab Bandung Barat, Senin (8/5/2023).
Ketua FSPMI KBB, Dede Rahmat mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan yakni terkait penolakan Omnibus Law UU Nomor 6 Tentang Cipta Kerja.
"Pa Bupati Bandung Barat (Hengky Kurniawan) langsung merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi langsung ditujukan ke pemerintah pusat," katanya saat ditemui, Senin (8/5/2023).
Ia menambahkan, aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan OPD terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB dalam merespon aspirasi para buruh.
"Cuma di sini ada riak dari rekan pekerja yang dulu kita melakukan audiensi di Disnakertrans KBB saat menjelang IdulFitri," katanya.
Ia menambahkan, saat itu pihaknya mengajukan sejumlah bantuan yang diperuntukkan bagi buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kita minta kepada Disnakertrans KBB ada perhatian khusus bagi para pekerja yang menjadi korban PHK," katanya.
"Kedua, kita dibuatkan posko mudik. Ketiga, kita minta juga mudik gratis untuk para pekerja," imbuhnya.
Namun saat itu, kata Dede, Disnakertrans KBB tidak mengindahkan permintaan para buruh tersebut lantaran alasan tidak adanya anggaran.
Baca Juga: Kadin dan AVPN Teken MoU Pembangunan Platform ISIC, Apa Itu?
"Tetapi saat itu, disampaikan kepala Disnakertrans KBB bahwa tidak ada anggaran. Bahkan dia menyampaikan ongkos tugas luar pun memakai uang pribadi," katanya.
"Itu disampaikan di forum yang menjadi daya tangkap para pekerja itu jadi lain. Kalau gitu pak bupati ini tidak ada perhatian, jangankan terhadap buruh, terhadap Disnakertrans saja anggaran sampai tidak ada," katanya.
Ia berharap, Disnakertrans KBB lebih peka terhadap aspirasi para buruh. Terlebih aspirasi atau keinginan yang disampaikan oleh para buruh untuk kepentingan buruh di Kabupaten Bandung Barat.
"Makanya di tuntutan kami meminta evaluasi kinerja peran fungsi Disnakertrans itu apa. Ketika dia berbicara tentang Disnakertrans tentunya dia harus bela terhadap para pekerja. Kecuali kalau dia pengusaha ya silahkan belok ke pengusaha," tandasnya. (*)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'