Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah segera memutuskan status PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai BUMN, setelah beralih ke tangan Indonesia sejak November 2013.
Hatta mengatakan sebelum penetapan status BUMN tersebut, saat ini sedang dilakukan pembenahan yang tertunda dalam tubuh perusahaan terkait status otoritas asahan serta hal-hal teknis mengenai "smelter" PT Inalum.
"Inalum saat ini 100 persen sudah menjadi bagian 'share' Indonesia, saat ini sedang dalam masa transisi menuju bentuk BUMN baru," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas Inalum di Jakarta, Kamis, (5/3/2014) seperti dikutip Antara.
"Kita menyelesaikan hal-hal terkait 'sharing cost' serta kemudian lahan nanti kalau ada pengakhiran tugas otoritas asahan. Status tersebut kita minta dituntaskan satu tim yang akan menuntaskan masalah tertunda dan tetap sesuai 'masterplan' dari Kemenperin," tuturnya.
Setelah itu, pemerintah akan menyiapkan aturan teknis untuk mengesahkan PT Inalum sebagai BUMN berupa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang perumusannya segera selesai dalam waktu dekat.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan setelah penetapan status hukum PT Inalum telah jelas, maka kemungkinan perusahaan pengolahan alumina ini akan menambah investasi senilai 700 juta dolar AS melalui penawaran saham perdana (IPO) atau penyertaan modal negara.
"Perkiraan investasi baru 700 juta dolar Amerika, ini nanti di masa kerja BUMN baru. Tapi sekarang status hukumnya ditetapkan dulu," ucapnya.
Ia memastikan penetapan hukum PT Inalum menjadi BUMN harus segera diputuskan agar perusahaan tersebut dapat memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan ketika kepemilikan berada di tangan Jepang.
"Ini upaya pemerintah untuk menetapkan semuanya secara hukum agar Inalum menjadi lebih baik ketimbang ketika dipegang Jepang yang sudah baik dalam manajemennya," ujarnya.
Hidayat mengharapkan dengan pembenahan dalam berbagai bidang termasuk segi hukum, maka kapasitas produksi PT Inalum dapat meningkat dari sebelumnya sebesar 225 ribu ton menjadi 400 ribu ton.
"Jangan sampai setelah 30 tahun dikelola pihak asing, kemudian kembali ke kita, kinerjanya menurun. Itu yang harus kami jaga sepenuhnya," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bos Danantara Anggap Turunnya Peringkat Moody's Bukan Ancaman, Tapi Pengingat
-
Setelah Perbaiki KRAS, Danantara Bangun Pabrik Baja Baru
-
Sama-sama Bisnis di Pertambangan, Perbedaan Perminas dengan MIND ID
-
Cara SIG Dongkrak Kualitas SDM Kontruksi RI
-
KPK Incar Harta Bos Asing di BUMN, Direksi WNA Wajib Lapor LHKPN
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Bos Danantara Anggap Turunnya Peringkat Moody's Bukan Ancaman, Tapi Pengingat
-
Purbaya Tetap Dampingi Anak Buah usai OTT KPK: Nanti Orang Kemenkeu Tak Mau Kerja
-
Pegadaian Pastikan Likuiditas Emas Aman Lewat Gadai dan Buyback
-
Membedah Ketimpangan Warga RI: Jurang Kaya-Miskin Diklaim Menyempit
-
Tekanan Jual Masih Hantui IHSG di Sesi I, 702 Saham Kebakaran
-
Pemerintah Terapkan 1617 dan 2527 April 2026, Tiket Kereta dan Kapal Didiskon 30 Persen
-
Jelang Ramadan, Harga Cabai Rawit Makin Pedas
-
IHSG Rungkad, Saham Apa yang Masih Layak Dibidik?
-
BCA Minta Gen Z Tak Gegabah Beli Kendaraan Lewat Skema Cicilan
-
BRI Salurkan Rp16,16 Triliun KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah