Suara.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa pasar modern di Indonesia memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan negara besar seperti China dan India.
"Ada tiga keuntungan Indonesia jika dibandingkan dengan negara seperti China dan India," kata Lutfi pada saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Permendag 70 tahun 2013 di Jakarta, Rabu (19/3/2014) seperti dikutip dari Antara.
Lutfi mengatakan, keuntungan pertama adalah Indonesia memiliki pusat perbelanjaan yang sangat banyak dan sangat modern hampir di seluruh negeri, sebagai respon terhadap daya beli yang meningkat sangat cepat.
"Kedua, Indonesia memiliki karakter konsumen yang tergolong sangat canggih, tapi juga sangat nasionalis," ujar Lutfi.
Selain itu, lanjut Lutfi, Indonesia memiliki produsen dengan kreativitas bernilai tinggi yang selama ini bersinergi lebih baik dengan pembeli dari luar negeri.
Dengan kenyataan tersebut, menurut Lutfi, seharusnya pasar dalam negeri tidak mudah dipenetrasi barang impor, apabila produsen dalam negeri bisa memenuhi aspirasi dan ekspektasi konsumen Indonesia yang tergolong tinggi dengan gaya hidup yang terus berubah dengan cepat.
Dalam Permendag 70 Tahun 2013, mewajibkan toko modern dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
"Komposisi tersebut penting untuk mulai memberikan akses dan tempat bagi produk dalam negeri yang berkualitas tinggi. Saya punya keyakinan bahwa produk dalam negeri yang laku di pusat perbelanjaan (mal) terkemuka pasti punya potensi ekspor yang tinggi," ucap Lutfi.
Pelaksanaan kewajiban untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80 persen di toko modern dan pusat perbelanjaan berlaku efektif 2,5 tahun yaitu pada 12 Juni 2016, terhitung sejak Permendag Nomor 70 Tahun 2013 diterbitkan pada 12 Desember 2013. (Antara)
Berita Terkait
-
Udang Beku RI Ditarik AS Karena Diduga Tercemar Radioaktif, Mendag Busan Mengakui
-
E-Commerce RI Dikuasai 4 Raksasa, Menko Airlangga Minta Mendag Perhatikan Platform Kecil
-
Kembali Digelar Tahun Ini, Mendag Gadang JMFW Jadi Penentu Arah Modest Fesyen Indonesia
-
Prosperity Exhibition 2025, Indonesia-Australia Perkuat Kemitraan Ekonomi
-
Penyebab Fenomena Rojali dan Rohana Menurut Wakil Menteri Perdagangan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
Terkini
-
Didik Kritik Penempatan Dana Rp200 T di Bank Himbara, Menkeu Purbaya: Dia Harus Belajar Lagi Ya!
-
Bahllil Beberkan Alasan Pemerintah Tunjuk Pertamina Jadi Importir Tunggal BBM
-
Analis: Harga Emas Menuju USD4.000, Trader Perlu Cermati Peluang
-
OJK Catat Likuiditas Bank 'Banjir' Usai Guyuran Dana Rp200 Triliun dari Menkeu
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Harga Emas Antam Pecah Rekor Lagi Tembus Lebih dari Rp2,1 Juta, Ini Penyebabnya
-
Stok Bensin di SPBU Shell dan BP Banyak Kosong, Menteri Bahlil Sarankan Swasta Beli ke Pertamina
-
Jadi Sekjen Kementerian ESDM, Bahlil Beri Tugas Ahmad Erani Yustika Percepat Hilirasi Energi
-
Mekaarprenuer PNM Tingkatkan Produksi Usaha & Dukung Kemandirian Ekonomi Perempuan
-
IHSG Dekati 8.000, Melawan Pelemahan Bursa Asia Jelang Putusan Suku Bunga The Fed