Suara.com - Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim mengajak para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan segera dalam penyediaan akses layanan sanitasi dasar untuk masyarakat, sebagai salah satu langkah untuk memerangi kemiskinan. Pernyataan ini diberikan menjelang Pertemuan Musim Semi Kelompok Bank Dunia-IMF.
“Kita berada di sini hari ini untuk mencegah jutaan kematian yang tidak perlu – yang kebanyakan menimpa anak-anak miskin – yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi,” ujar Kim pada pertemuan global dengan menteri-menteri keuangan, air dan sanitasi, dalam siaran pers Bank Dunia yang diterima suara.com, Sabtu (12/4/2014).
Kim menggarisbawahi bahwa Kelompok Bank Dunia tidak akan berhasil mencapai tujuannya – mengentaskan kemiskinan ekstrim pada 2030 dan meningkatkan kesejahteraan 40% kalangan termiskin – tanpa memperbaiki kondisi sanitasi, yang terkait langsung dengan kemiskinan.
“Kelompok Bank Dunia akan mengerahkan sumberdayanya baik dalam hal pembiayaan maupun dalam perbaikan layanan,” ungkap Kim.
Diperkirakan sejumlah 2,5 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jamban layak atau sarana pembuangan limbah manusia. Ini termasuk 1 miliar penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai dan ladang, menyebarkan virus dan kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian.
Keberjangkitan diare yang diakibatkan oleh hal tersebut menyebabkan kematian ribuan anak setiap harinya, dan dampak-dampak negatif lain, seperti terhambatnya pertumbuhan anak. Dampak-dampak ekonomi dari kematian, penyakit, dan kerugian industri dan lingkungan tidak kalah besarnya.
Meski hampir 1,9 miliar penduduk dunia telah mendapatkan akses jamban layak sejak tahun 1990, sanitasi pada tingkat global tetap menjadi salah satu target Tujuan Pembangunan Milenium yang tidak tercapai sesuai harapan.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sanitasi dasar, dimana setengah dari populasi masyarakat perdesaan tidak memiliki akses sanitasi layak, dan dari 57 juta orang yang melakukan BABS, 40 juta diantaranya tinggal di perdesaan. Bank Dunia secara berkelanjutan telah mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi, melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten/kota.
“Pendekatan ini memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah dan menggalang kerjasama antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku sanitasi dan peningkatan pasokan produk-produk sanitasi melalui penguatan pasar. Pendekatan berbasis kabupaten/kota seperti ini akan membantu Indonesia mencapai target cakupan sanitasi 100%,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves.
Berita Terkait
-
Segera Punya SLHS! BGN Bakal Tutup Sementara SPPG yang Tak Daftar ke Dinkes
-
Genjot Ekonomi Inklusif, BPD Bisa Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan
-
Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
-
Kritik Bank Dunia ke BUMN: Jago Dominasi Tapi Produktivitasnya Kalah Sama Swasta!
-
Berapa Gaji Sri Mulyani saat Jadi Petinggi Bank Dunia? Kini Kena Reshuffle Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina
-
Pemerintah Tak Perlu Buru-buru soal Tudingan Impor Beras Ilegal di Sabang
-
Dua Program Flagship Prabowo Bayangi Keseimbangan APBN 2026 dan Stabilitas Fiskal
-
10 Ide Jualan Pinggir Jalan Paling Laris dengan Modal Kecil
-
Kunci "3M" dari Bank Indonesia Agar Gen Z Jadi Miliarder Masa Depan