DSI Berpotensi Dongkrak Devisa dan Stabilkan Rupiah, Tapi Ada Risiko Tumpang Tindih Lembaga

Suara.com - Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dinilai berpotensi menjadi instrumen baru pemerintah untuk memperkuat devisa negara sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Jurnasin, menilai pembentukan DSI secara konsep merupakan langkah strategis yang dapat memperbaiki tata kelola ekspor nasional, meningkatkan transparansi arus kas, hingga mempercepat koordinasi kebijakan antarinstansi pemerintah.

"Kehadiran DSI secara konseptual dan governance dapat bermanfaat besar. Selain governance dan cash flows menjadi lebih transparan dan efektif, arus informasi dan kebijakan juga dapat menjadi lebih cepat dan jelas," ujar Eddy di Yogyakarta, dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, manfaat terbesar DSI bukan hanya pada pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferro alloys, tetapi juga pada optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor yang selama ini tersebar di berbagai lembaga.

Namun demikian, Eddy mengingatkan tantangan terbesar justru terletak pada implementasi kebijakan tersebut. Pasalnya, pemerintah saat ini sudah memiliki sejumlah lembaga pendukung ekspor seperti export center dan free trade agreement center yang berada di bawah berbagai kementerian.

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi integrasi kelembagaan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun kebingungan di kalangan pelaku usaha.

"Perlu corporate strategy mengenai vertical integration agar tidak terjadi overlapping dan kebingungan bagi para pengusaha," katanya.

Dari sisi makroekonomi, Eddy meyakini DSI berpotensi meningkatkan devisa hasil ekspor dan memperkuat surplus perdagangan Indonesia. Pada kuartal I 2026, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sebesar US$3,32 miliar.

Meski demikian, ia menegaskan peningkatan ekspor tidak otomatis menghapus defisit transaksi berjalan (current account deficit). Sebab, defisit transaksi berjalan Indonesia selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh komponen lain seperti pembayaran pendapatan primer, pendapatan sekunder, dan transfer unilateral.

Baca Juga: Andhika Pratama Kritik Kebijakan Pemerintah di Tengah Rupiah Anjlok, Postingannya Langsung Viral

"DSI besar kemungkinan dapat menggenjot peningkatan balance of trade. Namun apakah dapat membalikkan current account dari defisit menjadi surplus? Belum tentu," ujarnya.

Kendati demikian, peningkatan devisa hasil ekspor diyakini dapat memperkuat cadangan devisa nasional yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Menurut Eddy, nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh cadangan devisa, tetapi juga dipengaruhi kombinasi faktor fundamental ekonomi, kondisi makro, hingga sentimen pasar.

Selain memperkuat devisa, ia berharap kehadiran DSI menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menarik lebih banyak investasi asing.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Regulasi tersebut menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden menegaskan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA nasional sekaligus memastikan pengelolaan devisa negara berjalan lebih optimal.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan DSI yang mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 akan menjalankan tiga fungsi utama, yakni meningkatkan transparansi perdagangan, mengoptimalkan pengelolaan devisa negara, serta mengonsolidasikan data ekspor guna meningkatkan efisiensi tata kelola sektor SDA strategis.

Dengan mandat tersebut, DSI diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengendalikan ekspor komoditas strategis sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.