Suara.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan tariff dasar listrik industri mulai 1 Mei nanti akan memicu relokasi sejumlah pabrik di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kantor Dagang dan Industri (KADIN), Natsir Mansyur mengatakan, relokasi akan terjadi karena biaya produksi tidak kompetitif lagi menyusul naiknya tarif listrik industri.
Menurut dia, kenaikan tarif listrik industri akan berdampak naiknya biaya produksi. Sehingga, industri akan lebih memilih untuk membangun pabrik di negara dengan biaya produksi yang lebih murah.
“Pilihannya hanya dua menaikkan harga atau relokasi. Karena, kalau biaya produksi dari sebuah industri sudah tidak kompetitif lagi maka otomatis mereka akan hengkang dan mencari tempat yang jauh lebih kompetitif. Contohnya Vietnam, negara itu masih mempunyai biaya produksi yang rendah di Asia,” kata Natsir ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (25/4/2014).
Natsir mengatakan, industri yang bisa dengan mudah merelokasi pabriknya adalah industri sepatu, tekstil dan elektronika. Menurut dia, industri nasional yang mempunyai pabrik di luar negeri tetap akan bisa memasarkan produknya di Indonesia.
Karena, Komunitas ASEAN 2015 akna membebaskan semua produk untuk masuk ke negara Asia Tenggara. Apabila industri nasional hengkang dari Indonesia, maka yang diuntungkan adalah negara tempat industri itu membangun pabrik barunya.
Pemerintah telah menetapkan besaran kenaikan tarif listrik konsumen industri skala besar antara 8,6-13,3 persen yang berlaku setiap dua bulan sekali mulai 1 Mei 2014. Kenaikan tarif industri besar dilakukan dalam empat kali yakni 1 Mei, 1 Juli, 1 September, dan 1 November 2014.
Kenaikan tarif berlaku untuk industri skala besar yang memakai listrik bertegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA atau I3 khusus perusahaan berstatus terbuka dan pemakai tegangan tinggi dengan daya di atas 30.000 kVA atau golongan I4.
Untuk tarif listrik “adjustment” diberlakukan bagi empat golongan yang sudah tidak disubsidi lagi per 1 Oktober 2013. Keempat golongan tarif listrik nonsubsidi itu adalah rumah tangga besar (R3) dengan daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah (B2) dengan daya 6.600 sampai 200 kVA, bisnis besar (B3) dengan daya di atas 200 kVA, dan kantor pemerintah sedang (P1) dengan daya 6.600 hingga 200 kVA.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Sinergi Gerak Cepat Hadapi Bencana Sumatera, MIND ID Bersama Danantara Bantu Wilayah Terdampak
-
BRI Gelar Satukan Langkah untuk Sumatra, Beri Bantuan Rp50 M untuk Percepat Pemulihan Bencana
-
Harga Emas Antam Akhirnya Kembali Tembus 2,5 Juta Per Gram
-
Saham SUPA Keok di Tengah Kinerja Positif Cetak Laba Rp122 Miliar
-
Batavia Prosperindo Lewat RFI Kucurkan Rp200 Miliar Transformasi Mal di Batam
-
Update Harga BBM Pertamina, Shell dan Vivo Jelang Natal dan Tahun Baru 2026
-
Aset Tanah Ade Kuswara Kunang Tersebar dari Bekasi, Cianjur Hingga Karawang
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto