Suara.com - Wakil Presiden Boediono, yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia mengatakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dilakukan untuk menghindari krisis moneter seperti pada 1997.
Boediono menuturkan pada kurun 2008, sebetulnya, Indonesia sudah sangat dipengaruhi oleh krisis global dunia.
Hal itu dikatakan Boediono saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam sidang perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik di Tipikor, Jakarta, Jumat (9/5/2014).
"Jadi memang perlu tindakan tanggap darurat. Itulah tanggap darurat yang kami lakukan. Jadi perlu ditangani dengan langkah-langkah yang tidak biasa," kata Boediono.
"Pada 2008 sudah ada penarikan dana dari nasabah secara besar-besaran. Memang tidak terlihat antrean panjang. Tapi pencairan cek secara besar-besaran memang terjadi," lanjutnya.
Dituturkan, kondisi moneter Indonesia pada 2008 sudah sangat gawat. Dan realita di lapangan, krisis, sebetulnya benar-benar terjadi.
"Sangat-sangat gawat. Kalau ada satu bank yang jatuh, ditakutkan akan hal yang sama juga terjadi pada bank-bank lain," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina