Suara.com - Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menilai, masih buruknya Indeks Demokrasi Indonesia akan berpengaruh terhadap investor asing. BPS baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2013 yang mendapatkan skor 63,68. Meski naik, Indeks Demokrasi Indonesia masih berada dalam posisi sedang dan mendekati buruk.
Suryamin menambahkan, Indeks Demokrasi Indonesia disusun berdasarkan beberapa indikator antara lain kondisi politik di tanah air. Dia memberi contoh, apabila terjadi unjuk rasa yang merusak maka akan mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia dan juga membuat ragu investor.
“Kita bisa bayangkan tiap hari ada demo menakutkan investor bisa ragu-ragu dalam melakukan investasi, berapa besarnya kita hitung dulu. Tentunya diperlukan seluruh elemen untuk membangun demokrasi di Indonesia,” kata Suryamin di Gedung BPS, Jumat (4/7/2014).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini merupakan kerja sama BPS dengan Kementerian-kementerian serta para pakar demokrasi yang bertujuan untuk mengukur pembangunan demokrasi Indonesia.
Ketua BPS Suryamin mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2013 adalah 63,68 atau naik 1,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di posisi 62,63.
Kata Suryamin, Indeks Demokrasi Indonesia berada dalam kategori sedang dan mendekati buruk. BPS sudah melakukan Indeks Demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir.
“Dengan angka 62 sampai 68 sebenarnya demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang namun mendekati buruk. Berdasarkan Indikasi yang telah dibuat oleh BPS, angka 0-60 indikasi buruk, 60-80 indikasi sedang dan 80 – 100 berindikasi baik. Akan tetapi secara keseluruhan IDI mengalami peningkatan”, ujar Suryamin, dalam rilis IDI di kantor BPS, Jakarta, Jumat (4/07/2014).
Berita Terkait
-
Pemerintah Pede Transaksi Harbolnas 2025 Tembus Rp35 Triliun Meski Daya Beli Lesu
-
Daya Beli Lesu, Agustus Deflasi 0,08 Persen
-
Bos BPS Blak-blakan Soal Turunnya Data Kemiskinan, Sebut Bukan Titipan Pemerintah
-
Pemerintah Ubah Penyaluran LPG 3 Kg, Masyarakat yang Masuk Kelompok Ini Boleh Beli
-
Pengangguran di Sulawesi Selatan Hidup Sejahtera? Ini Data BPS
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Pemerintah: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Kredit Rumah dengan Bunga Rendah
-
Dongkrak Kredit, OJK Rilis Aturan Pembiayaan UMKM
-
Utang Luar Negeri Turun Jadi 432,5 Miliar Dolar AS, Ini Sebabnya
-
Syarat Gaji Minimal untuk Pengajuan KPR Subsidi Pemerintah: UMR Bisa Dapat?
-
Peserta JKN di Aceh Selatan Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan
-
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga ke Wilayah Timur Indonesia
-
Telkom Hadirkan Fasilitas Air Bersih bagi Masyarakat Adat Bonokeling di Banyumas
-
Buah Konsistensi dan Keunggulan Tata Kelola, Telkom Akses Pertahankan TOP GRC Award 2025
-
Menkeu Purbaya Guyur Bank BUMN Rp200 Triliun, Para Bos Himbara Disebut Pusing Tujuh Keliling
-
9 Kontroversi Bahlil Lahadalia Sejak Menjabat Menteri