Suara.com - Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menilai, masih buruknya Indeks Demokrasi Indonesia akan berpengaruh terhadap investor asing. BPS baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2013 yang mendapatkan skor 63,68. Meski naik, Indeks Demokrasi Indonesia masih berada dalam posisi sedang dan mendekati buruk.
Suryamin menambahkan, Indeks Demokrasi Indonesia disusun berdasarkan beberapa indikator antara lain kondisi politik di tanah air. Dia memberi contoh, apabila terjadi unjuk rasa yang merusak maka akan mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia dan juga membuat ragu investor.
“Kita bisa bayangkan tiap hari ada demo menakutkan investor bisa ragu-ragu dalam melakukan investasi, berapa besarnya kita hitung dulu. Tentunya diperlukan seluruh elemen untuk membangun demokrasi di Indonesia,” kata Suryamin di Gedung BPS, Jumat (4/7/2014).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini merupakan kerja sama BPS dengan Kementerian-kementerian serta para pakar demokrasi yang bertujuan untuk mengukur pembangunan demokrasi Indonesia.
Ketua BPS Suryamin mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2013 adalah 63,68 atau naik 1,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di posisi 62,63.
Kata Suryamin, Indeks Demokrasi Indonesia berada dalam kategori sedang dan mendekati buruk. BPS sudah melakukan Indeks Demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir.
“Dengan angka 62 sampai 68 sebenarnya demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang namun mendekati buruk. Berdasarkan Indikasi yang telah dibuat oleh BPS, angka 0-60 indikasi buruk, 60-80 indikasi sedang dan 80 – 100 berindikasi baik. Akan tetapi secara keseluruhan IDI mengalami peningkatan”, ujar Suryamin, dalam rilis IDI di kantor BPS, Jakarta, Jumat (4/07/2014).
Berita Terkait
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026
-
Indonesia Mulai Menua, BPS Catat Lansia Tembus 11,97 Persen
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026