Suara.com - Memasuki triwulan II tahun 2014, pasar perumahan masih dibayangi tren perlambatan. Riset yang dilakukan oleh Indonesia Property Watch menunjukkan nilai penjualan turun 0,9 persen.
Meskipun demikian berdasarkan nilai unit secara keseluruhan menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 2,4%. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, hal ini memperlihatkan pergeseran segmen harga ke harga yang rendah.
Harga rata-rata segmen atas mulai terjadi pergeseran ke segmen yang lebih rendah menjadi Rp1,1 miliar dari harga rata-rata pada triwulan sebelumnya sebesar Rp1,5 miliar.
“Di segmen menengah bawah, banyak pengembang yang mulai beralih dari segmen bawah ke segmen lebih atas yang diperkirakan terkait minat pengembang swasta yang menurun untuk membangun rumah murah menyusul kebijakan perumahan yang tidak berpihak,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/7/2014), seperti dilansir laman indonesiapropertywatch.com.
Ali menambahkan, rencana penghapusan subsidi Rumah Sederhana Tapak (RST) merupakan salah satu faktor yang membuat pengembang enggan membuat rumah murah disamping nilai profitnya yang juga rendah.
“Penghapusan PPN yang diberlakukan ternyata menjadi tidak sinkron dengan kebijakan penghapusan subsidi yang ada. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kontraproduktif,” tegasnya.
Dia menambahkan, pasar mulai bergeser ke masyarakat menengah di tengah naiknya golongan masyarakat menengah perkotaan saat ini. Komposisi penjualan menengah atas turun dan bergeser ke segmen menengah dengan kisaran harga Rp300 juta sampai Rp800 jutaan.
“Penjualan di sejumlah pengembang sempat anjlok di akhir triwulan II/2014 khususnya untuk segmen bawah yang lebih dikarenakan banyak masyarakat menunda pembelian rumah akibat tahun ajaran baru dan menjelang Lebaran. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk masyarakat segmen menengah sampai atas. Hal yang bersifat khusus untuk segmen ini berkaitan dengan pemilihan presiden yang membuat banyak pihak menahan diri untuk membeli properti menengah atas,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Kiamat Rumah Tapak? Orang Indonesia di Masa Depan Harus Hidup Vertikal
-
MOJO Garap 8 Resort di Lombok, Kuta Mandalika Kian Diburu Investor
-
BRI Salurkan KUR Perumahan Rp9,2 Triliun, Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Manfaat untuk UMKM
-
Percepat Program Perumahan Rakyat, Mendagri Dukung Penuh Implementasi 0% BPHTB dan PBG bagi MBR
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Rute Transjakarta Dialihkan Imbas Kebakaran Kemayoran, Cek Jalur Alternatifnya
-
Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman