Jangan Bebani Pemerintahan Jokowi-JK dengan Subsidi BBM

Suara.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diimbau untuk tidak membebani Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan beban subsidi BBM yang besar.

Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintahan SBY seharusnya segera menaikkan harga BBM subsidi agar beban APBN Perubahan untuk alokasi dana subsidi tidak semakin besar.

Kata dia, alokasi BBM subsidi sebesar 46 juta kilo liter pada tahun ini hampir pasti akan terlewati. Karena, hingga enam bulan pertama konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 22.9 juta kilo liter. Satu-satunya cara untuk mengerem laju konsumsi BBM subsidi adalah menaikkan harga.

“Minimal harga BBM subsidi naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Menurut hitungan saya, kalau harga BBM subsidi dinaikkan Rp2.000 per liter maka dana yang bisa dihemat sekitar Rp50 triliun. Nah, dana yang dihemat itu bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur bahan bakar gas seperti SPBG,” kata Kurtubi kepada suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (1/8/2014).

Kurtubi menambahkan, dana APBN untuk subsidi BBM sudah hampir Rp300 triliun. Apabila pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi-JK akan terbebani dengan masalah subsidi BBM.

Kata dia, keputusan BPH Migas untuk membatasi penjualan BBM subsidi seperti solar dan premium tidak kontraproduktif. Karena, lebih baik menaikkan harga dan stok BBM ada di SPBU dibandingkan tidak menaikkan harga tetapi stok BBM jarang ditemukan di SPBU.

Mulai pekan depan, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) akan membatasi penjualan solar subsidi. Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, pembatasan penjualan solar subsidi ini diterapkan di daerah-daerah yang rawan terjadi penyimpangan solar subsidi.

29 SPBU di tempat peristirahatan di jalan tol juga tidak boleh lagi menjual BBM subsidi. Mulai hari ini, SPBU di Jakarta Pusat juga tidak menjual solar subsidi. Keputusan ini diambil agar kuoat BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter pada tahun ini cukup.