Polemik Harga Solar, Dahlan Iskan: PLN dan Pertamina Sama-sama Benar

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) harus bisa menyelesaikan permasalahan harga solar dengan sendirinya.

Ia membenarkan Pertamina menginginkan harga solaryang sesuai agar tidak mengalami kerugian, begitupun PLN yang ingin membeli solar di bawah harga yang diinginkan Pertamina.

"Karena itu PLN dan Pertamina juga sama-sama benar dan wajar tuntutannya, untuk itu saya yakin mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sendirinya," pungkasnya, di Gedung Kementerian BUMN, Senin, (11/8/2014).

Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan, permasalahan tentang kerugian Pertamina atas solar yang diperjualbelikan dengan PLN adalah keinginan atas perubahan harga dihitung sejak tahun 2013.

Suryadi menuturkan, keinginan Pertamina atas harga tersebut berkaitan dengan subsidi listrik. Karena itu, permasalahan ini akan melibatkan lagi Dirjen Anggaran Kemenkeu.

"Dalam menyikapi hal tersebut kita akan membahasnya dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, karena berpengaruh terhadap subsidi listrik," tuturnya.

Suryadi menambahkan, Dirjen Anggaran Kemenkeu menyetujui harga solar sejak 2013 seperti dikehendaki Pertamina.

"Dirjen Anggaran setuju,kita pun juga setuju, saya harap Pertamina bisa mensuplai solar dengan semestinya," tambahnya.

PT PLN (Persero) masih belum mencapai kata sepakat dengan PT Pertamina (Persero) terkait penghitungan harga solar yang dijual oleh Pertamina. Ini menyusul pernyataan Pertamina yang mengaku rugi 45 juta dolar Amerika karena menjual solar di harga keekonomian kepada PLN.

Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji mengatakan, perbedaan penghitungan harga solar antara Pertamina dengan PT PLN mulai Januari 2013 hingga semester pertama 2014 belum tuntas.

“PLN dan Pertamina dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan kembali di Kementerian Keuangan. Rapat akan dilanjutkan pada hari Rabu. Rabu pagi akan rapat di Kemenkeu," kata Nur di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (11/8/2014).