Suara.com - Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani merasa pemerintah kurang diperhitungkan dalam urusan impor minyak. Maka dari itu, Dewi menyarankan agar pemerintah mengambil alih peran perusahaan yang selama ini menjadi makelar minyak, sehingga transaksi yang terjadi adalah antarpemerintah, tidak lagi dengan perantara.
"Pemerintah itu jangan mau diremehkan. Sekarang ini yang disebut mafia adalah makelar, dan yang harus dilakukan kita adalah kalau bisa pemerintah ke depan pemerintah melakukan deal G to G (Government to Government), jadi tidak melalui G to B (Government to Business), antara Government aja langsung deal, misalnya antara kita dengan pemerintah Arab, dan lainnya," kata Dewi pada acara diskusi bertajuk ‘Korupsi di Pusaran Migas’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat,Sabtu (6/9/2014).
Menurutnya, Indonesia selama ini sepertinya begitu merendahkan diri di depan perusahaan yang punya kekuatan besar. Oleh karena itu, dia berharap pemerintahan mendatang lebih berani untuk melakukan deal langsung dengan pemerintah negara lain. Jadi, pemerintah terhindar dari makelar yang notabene perusahaan-perusahaan kelas kakap.
"Harga diri pemerintah tidak boleh direndahkan di depan perusahaan, kita harus berani melakukan deal dengan pemerintahnya. Hal seperti ini tidak pernah kita lakukan selama ini, semoga yang akan datang terwujud," harapnya.
Dewi mengatakan, impor minyak terjadi lantaran kurangnya produksi minyak dalam negeri. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak yang mencapai jutaan kiloliter per harinya.
Dirinya menambahkan, melakukan deal impor dengan pemerintah negara lain bukan satu-satunya jalan. Kebutuhan minyak dalam negeri akan tercukupi jika Indonesia membangun kilang minyak untuk menggenjot produksi.
"Kita hanya bisa memproduksi 700 kilo liter per hari sementara kebutuhan kita akan bbm, transportasi dan lainnya lebih dari satu juta dua ratus per hari. Maka kita melakukan impor," jelasnya.
Berita Terkait
-
Hanya 7 Persen Anggota Komisi Energi DPR yang Paham soal Migas
-
Jero Wacik: Saya Hormati Proses Hukum dan Akan Lapor Presiden SBY
-
Pascapenetapan Tersangka Jero Wacik, Kementerian ESDM Gelar Rapat Internal
-
Sekjen ESDM: Jero Wacik Tengah Menenangkan Diri
-
Mundurnya Dirut Pertamina Dikhawatirkan Merembet ke BUMN Lain
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
MEDC Kini Bagian dari OGMP 2.0, Apa Pengaruhnya
-
Industri Pelayaran Ikut Kontribusi ke Ekonomi RI, Serap Jutaan Tenaga Kerja
-
Emiten CGAS Torehkan Laba Bersih Rp 9,89 Miliar Hingga Kuartal III-2025
-
Grab Akan Akuisisi GoTo, Danantara Bakal Dilibatkan
-
ESDM Kini Telusuri Adanya Potensi Pelanggaran Hukum pada Longsornya Tambang Freeport
-
Industri Biomassa Gorontalo Diterpa Isu Deforestasi, APREBI Beri Penjelasan
-
BEI Umumkan IHSG Sentuh All Time High Pekan Ini
-
Apakah Indonesia Pernah Redenominasi Rupiah? Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
SVLK Jadi Benteng Hukum Lawan Tuduhan Deforestasi Biomassa di Gorontalo
-
Terminal IC Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi 12 November, Khusus Penerbangan Citilink