Suara.com - Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani merasa pemerintah kurang diperhitungkan dalam urusan impor minyak. Maka dari itu, Dewi menyarankan agar pemerintah mengambil alih peran perusahaan yang selama ini menjadi makelar minyak, sehingga transaksi yang terjadi adalah antarpemerintah, tidak lagi dengan perantara.
"Pemerintah itu jangan mau diremehkan. Sekarang ini yang disebut mafia adalah makelar, dan yang harus dilakukan kita adalah kalau bisa pemerintah ke depan pemerintah melakukan deal G to G (Government to Government), jadi tidak melalui G to B (Government to Business), antara Government aja langsung deal, misalnya antara kita dengan pemerintah Arab, dan lainnya," kata Dewi pada acara diskusi bertajuk ‘Korupsi di Pusaran Migas’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat,Sabtu (6/9/2014).
Menurutnya, Indonesia selama ini sepertinya begitu merendahkan diri di depan perusahaan yang punya kekuatan besar. Oleh karena itu, dia berharap pemerintahan mendatang lebih berani untuk melakukan deal langsung dengan pemerintah negara lain. Jadi, pemerintah terhindar dari makelar yang notabene perusahaan-perusahaan kelas kakap.
"Harga diri pemerintah tidak boleh direndahkan di depan perusahaan, kita harus berani melakukan deal dengan pemerintahnya. Hal seperti ini tidak pernah kita lakukan selama ini, semoga yang akan datang terwujud," harapnya.
Dewi mengatakan, impor minyak terjadi lantaran kurangnya produksi minyak dalam negeri. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak yang mencapai jutaan kiloliter per harinya.
Dirinya menambahkan, melakukan deal impor dengan pemerintah negara lain bukan satu-satunya jalan. Kebutuhan minyak dalam negeri akan tercukupi jika Indonesia membangun kilang minyak untuk menggenjot produksi.
"Kita hanya bisa memproduksi 700 kilo liter per hari sementara kebutuhan kita akan bbm, transportasi dan lainnya lebih dari satu juta dua ratus per hari. Maka kita melakukan impor," jelasnya.
Berita Terkait
-
Hanya 7 Persen Anggota Komisi Energi DPR yang Paham soal Migas
-
Jero Wacik: Saya Hormati Proses Hukum dan Akan Lapor Presiden SBY
-
Pascapenetapan Tersangka Jero Wacik, Kementerian ESDM Gelar Rapat Internal
-
Sekjen ESDM: Jero Wacik Tengah Menenangkan Diri
-
Mundurnya Dirut Pertamina Dikhawatirkan Merembet ke BUMN Lain
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
NWP Property Operasikan PLTS Atap di Empat Pusat Perbelanjaan
-
Pemerintah Mau Guyur Dana Rp 6 Miliar Buat Hidupkan Industri Tekstil
-
Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan di Ekosistem Venture Capital
-
Pelaku Industri Keluhkan Kuota PLTS Atap Masih Jadi Hambatan
-
Shell, BP dan Vivo Diminta Bernegosiasi dengan Pertamina untuk Beli Solar
-
ESDM Beberkan Sosok Perusahaan Pemenang Tender Pembangunan WKP Telaga Ranu
-
CEO Danantara: 1.320 Huntara Bakal Diserahkan ke Korban Banjir Sumatera Besok
-
Perusahaan Dompet Digital Mulai Sasar Segmen Olah Raga
-
Pemerintah Buka Seluasnya Akses Pasar Ekspor untuk Redam Gejolak Ekonomi Global
-
Menko Airlangga Sebut Presiden Lebih Pilih Terapkan B40 Tahun Ini