Suara.com - Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani merasa pemerintah kurang diperhitungkan dalam urusan impor minyak. Maka dari itu, Dewi menyarankan agar pemerintah mengambil alih peran perusahaan yang selama ini menjadi makelar minyak, sehingga transaksi yang terjadi adalah antarpemerintah, tidak lagi dengan perantara.
"Pemerintah itu jangan mau diremehkan. Sekarang ini yang disebut mafia adalah makelar, dan yang harus dilakukan kita adalah kalau bisa pemerintah ke depan pemerintah melakukan deal G to G (Government to Government), jadi tidak melalui G to B (Government to Business), antara Government aja langsung deal, misalnya antara kita dengan pemerintah Arab, dan lainnya," kata Dewi pada acara diskusi bertajuk ‘Korupsi di Pusaran Migas’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat,Sabtu (6/9/2014).
Menurutnya, Indonesia selama ini sepertinya begitu merendahkan diri di depan perusahaan yang punya kekuatan besar. Oleh karena itu, dia berharap pemerintahan mendatang lebih berani untuk melakukan deal langsung dengan pemerintah negara lain. Jadi, pemerintah terhindar dari makelar yang notabene perusahaan-perusahaan kelas kakap.
"Harga diri pemerintah tidak boleh direndahkan di depan perusahaan, kita harus berani melakukan deal dengan pemerintahnya. Hal seperti ini tidak pernah kita lakukan selama ini, semoga yang akan datang terwujud," harapnya.
Dewi mengatakan, impor minyak terjadi lantaran kurangnya produksi minyak dalam negeri. Akibatnya, pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak yang mencapai jutaan kiloliter per harinya.
Dirinya menambahkan, melakukan deal impor dengan pemerintah negara lain bukan satu-satunya jalan. Kebutuhan minyak dalam negeri akan tercukupi jika Indonesia membangun kilang minyak untuk menggenjot produksi.
"Kita hanya bisa memproduksi 700 kilo liter per hari sementara kebutuhan kita akan bbm, transportasi dan lainnya lebih dari satu juta dua ratus per hari. Maka kita melakukan impor," jelasnya.
Berita Terkait
-
Hanya 7 Persen Anggota Komisi Energi DPR yang Paham soal Migas
-
Jero Wacik: Saya Hormati Proses Hukum dan Akan Lapor Presiden SBY
-
Pascapenetapan Tersangka Jero Wacik, Kementerian ESDM Gelar Rapat Internal
-
Sekjen ESDM: Jero Wacik Tengah Menenangkan Diri
-
Mundurnya Dirut Pertamina Dikhawatirkan Merembet ke BUMN Lain
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat
-
DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce
-
Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah