Rini Langsung Ngebut Bongkar Pasang Dirut BUMN

Suara.com - Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan sedang mempersiapkan calon Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggantikan Arief Yahya yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Pariwisata.

"Penggantian Dirut Telkom akan ditentukan secepatnya, akan diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Saya sudah minta para Deputi memberikan usulan nama pengganti Arief Yahya," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Kedatangan Rini ke Kementerian BUMN merupakan yang pertama kalinya setelah dilantik Presiden Joko Widodo.

Rini langsung bertemu dengan empat Deputi Kementerian dan Stah Ahli Kementerian BUMN.

Menurut Rini, waktu penentuan Dirut baru Telkom diharapkan dapat terealisasi dalam satu bulan ke depan.

Dia mengakui pergantian Dirut BUMN yang kosong harus cepat direalisasikan agar tidak menganggu kinerja perusahaan.

 "Saya harapkan sih tidak sampai terganggu. Direksi BUMN merupakan satu kesatuan sehingga jika ada Dirut yang lowong selalu ada pengganti secara otomatis meskipun waktunya terbatas," ujar Rini.

Selain Telkom, posisi Dirut BUMN lain yang yaitu di PT Kereta Api Indonesia yang ditinggalkan Ignasius Jonan menjadi Menteri Pariwisata, Dirut PT Pindad Sudirman Said yang kini menjabat Menteri ESDM.

 Adapun Dirut PT Pertamina juga kosong sejak 1 Oktober 2014 ditinggalkan Karen Agustiawan.

Khusus PT KAI, perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu mengatakan pergantian dirut dilakukan secepatnya mengingat KAI merupakan penyedia transportasi publik dimana faktor keamanan menjadi hal yang penting.

"Posisi Dirut menjadi hal yang utama sebagai penangungjawab layanan perusahaan. Saya juga sudah minta kepada komisaris KAI untuk memasukkan nama calon lengkap dengan latar belakangnya untuk saya pelajari," ujarnya.

 Terkait Pertamina, Rini mengharapkan sudah akan ada penunjukan Dirut Pertamina menjelang 1 November 2014.

"Plt (pelaksana tugas) Dirut Pertamina hanya berlaku 1 bulan sejak 1 Oktober 2014. Jadi dalam waktu dekat harus ditetapkan," ujarnya.

Untuk itu tambah Rini, akan segera membicarakanya dengan Menteri Sekretaris Negara dan kemudian membahasnya dengan Presiden Joko Widodo. (Antara)