Menkeu Yakin Perekonomian Indonesia Masih Berpotensi Tumbuh

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meyakinkan pelaku pasar modal, bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap perekonomian Indonesia yang masih berpotensi mengalami pertumbuhan.

"Pemerintah memberikan confidence. Sekarang kita lakukan itu, untuk menciptakan kepercayaan pasar," ujar Bambang, usai diskusi dengan pelaku pasar modal di Jakarta, Rabu (13/5/2015) malam.

"Tidak hanya agar investasi asing masuk, tapi siapa pun, yang penting semua orang tidak kehilangan harapan bahwa ekonomi Indonesia masih berpotensi untuk tumbuh cukup tinggi," lanjutnya.

Menkeu pun mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha untuk tetap mencari pertumbuhan yang di atas lima persen. Salah satu caranya adalah dengan mengejar pencapaian target penerimaan pajak dan penyerapan anggaran yang lebih cepat pada paruh kedua tahun ini.

"Belanja kementerian kan sudah dianggarkan, tinggal dieksekusi. Kuncinya tinggal dieksekusi saja. Pemerintah akan mendorong investasi, terutama melalui APBN BUMN dan swasta," ucapnya.

Bambang mengemukakan bahwa outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2015 ini tumbuh sebesar 5,4 persen. Upaya untuk memperbaiki transaksi berjalan juga termasuk menjadi salah satu fokusnya.

"Tadi saya update kenapa pertumbuhan ekonomi slowdown. Poinnya, memberi info selengkap-lengkapnya kepada pelaku pasar agar mereka tidak nervous dan bertanya-tanya apakah kita punya strategi yang bagus atau tidak. Salah satu kuncinya, investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ke arah angka itu," paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama BEI, Ito Warsito, menambahkan bahwa pelaku pasar cukup optimistis pertumbuhan ekonomi bisa di 5,4 persen, walaupun pada kuartal pertama hanya sebesar 4,7 persen.

"Lembaga dana moneter internasional (IMF) memperkirakan 5,2 persen. Kisaran antara target IMF dan pemerintah masih cukup tinggi. Investor jangan panik. Pemerintah harus melakukan langkah rill untuk menciptakan pertumbuhan, (dengan) mendorong peningkatan investasi melalui peraturan yang baik," ujarnya.

Dia pun menyampaikan bahwa pemerintah memiliki belanja infrastruktur sebesar Rp200 triliun. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur melalui penyaluran penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN.

"PMN BUMN dalam bentuk rights issue itu untuk mendorong BUMN melakukan leverage, sehingga hasil yang diperoleh lebih tinggi," katanya. [Antara]