Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali menyindir pemerintahan di masa lalu yang kebijakannya dinilai kurang tegas dan cenderung melakukan pembiaran kepada pembangkangan para Kontraktor Kerja Sama Minyak dan Gas. Pemerintah dinilai tidak menindaktegas mereka yang nakal.
Hal tersebut diungkapkan Sudirman dalam pidato pembukaan acara The 39Th IPA Convention & Exhibition yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Dalam pidato dia mengungkapkan baru-baru ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah memanggil 15 KKKS yang tidak patuh pada aturan. Pihak SKK Migas terpaksa mengumumkan nama-nama mereka di media massa karena tidak itikad baik dari mereka.
“SKK Migas manggil 15 KKKS dicari tak lapor, dipanggil tak datang akhirnya mau tidak mau diiklankan di media massa," kata Sudirman.
Sudirman mengungkapkan bahwa sikap tegas pejabat SKK migas saat ini dalam menindak KKKS nakal, tidak pernah dilakukan oleh pemerintahaan di masa lalu.
Ia juga melontarkan pernyataan agar semua pihak yang mendengar pernyataannya tidak marah.
“Ini jangan marah ya. Jadi memang ini tidak dilakukan di masa lalu. Ini baru dilakukan saat ini,” kata dia.
Dia menilai pemanggilan ini bersifat adil dan mendapatkan dukungan dari kontraktor yang bekerja dengan baik.
"Inisiatif ini akan menjadi angin segar bagi yang perform. Ini hal-hal yang sedang dibangun sehingga menjadi asas profesional. Jadi yang perform menyambut baik, keputusan ke depan harus diwarnai pertimbangan nasional," kata dia.
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa difitnah oleh pernyataan yang dilontarkan Sudirman terkait pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di media massa.
Yudhoyono langsung merespon melalui akun media sosial Twitter dan Facebook dengan menyebut hal itu sebagai fitnah.
"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis Yudhoyono.
Yudhoyono lantas meminta Sudirman melakukan klarifikasi. Sebab, menurut dia, saat masih menjadi Presiden, penyimpangan apapun diberantas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Gubernur BI Perry Warjiyo Mengundurkan Diri
-
Sarat Diskriminasi, Entourage Bali Ikut Disorot Pemerintah Australia
-
Karhutla Landa Kawasan Bromo, Empat Hektare Hutan Terbakar
-
Minat Menabung untuk Haji Meningkat, Tabungan Haji Bank Mega Syariah Melonjak 12 Persen
-
Pencuri Ayam di Bali Tewas Diamuk Massa di Depan Anaknya, KSP: Main Hakim Sendiri Bukan Budaya Kita!
-
Jangkau Wilayah Pelosok NTT, BRI Salurkan 82 Persen Total KUR di Nusa Tenggara Timur
-
Usai Bikin Menteri Pendidikan Mundur, Gerakan Kecoak Bakal Tumbangkan PM India?
-
Bocoran Jadwal CPNS 2026, Menpan RB Ungkap Ketentuan Pembukaan Seleksi
-
Tampang Abdul Ballout Pelaku Serangan Berdarah di Berlin Terafiliasi dengan ISIS
-
QRIS dan BI-FAST Jadi Senjata Perkuat UMKM, BI Dorong Pembiayaan Produktif