Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali menyindir pemerintahan di masa lalu yang kebijakannya dinilai kurang tegas dan cenderung melakukan pembiaran kepada pembangkangan para Kontraktor Kerja Sama Minyak dan Gas. Pemerintah dinilai tidak menindaktegas mereka yang nakal.
Hal tersebut diungkapkan Sudirman dalam pidato pembukaan acara The 39Th IPA Convention & Exhibition yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Dalam pidato dia mengungkapkan baru-baru ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah memanggil 15 KKKS yang tidak patuh pada aturan. Pihak SKK Migas terpaksa mengumumkan nama-nama mereka di media massa karena tidak itikad baik dari mereka.
“SKK Migas manggil 15 KKKS dicari tak lapor, dipanggil tak datang akhirnya mau tidak mau diiklankan di media massa," kata Sudirman.
Sudirman mengungkapkan bahwa sikap tegas pejabat SKK migas saat ini dalam menindak KKKS nakal, tidak pernah dilakukan oleh pemerintahaan di masa lalu.
Ia juga melontarkan pernyataan agar semua pihak yang mendengar pernyataannya tidak marah.
“Ini jangan marah ya. Jadi memang ini tidak dilakukan di masa lalu. Ini baru dilakukan saat ini,” kata dia.
Dia menilai pemanggilan ini bersifat adil dan mendapatkan dukungan dari kontraktor yang bekerja dengan baik.
"Inisiatif ini akan menjadi angin segar bagi yang perform. Ini hal-hal yang sedang dibangun sehingga menjadi asas profesional. Jadi yang perform menyambut baik, keputusan ke depan harus diwarnai pertimbangan nasional," kata dia.
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa difitnah oleh pernyataan yang dilontarkan Sudirman terkait pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di media massa.
Yudhoyono langsung merespon melalui akun media sosial Twitter dan Facebook dengan menyebut hal itu sebagai fitnah.
"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis Yudhoyono.
Yudhoyono lantas meminta Sudirman melakukan klarifikasi. Sebab, menurut dia, saat masih menjadi Presiden, penyimpangan apapun diberantas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
Terkini
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
Menuju Kedaulatan Energi, RDMP Balikpapan Jadi Andalan ESDM Stop Impor BBM
-
374.839 Pohon Ditanam PNM, Jejak Nyata Hijaukan Negeri di Hari Gerakan Satu Juta Pohon
-
BEI Bidik Empat Emiten Sekaligus, Status UMA Melekat pada Saham-saham Ini