Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik Heru Pambudi sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai baru menggantikan Agung Kuswandono yang ditarik menjadi pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (1/7/2015).
Dalam sambutan, Menkeu berpesan kepada pejabat Eselon I untuk melanjutkan program kerja yang telah dirintis pendahulunya serta fokus pada beberapa isu, seperti barang impor ilegal dan penegakan hukum cukai palsu yang banyak beredar.
"Hari pertama Pak Heru bisa langsung tancap gas, tidak perlu lagi ada penyesuaian, sudah paham isu karena dari Bea Cukai. Eselon II juga diharapkan memberikan dukungan penuh dalam melaksanakan tugas," kata Menkeu.
Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu dilantik setelah melalui proses seleksi terbuka pejabat Eselon I Kemenkeu dan berhasil menyingkirkan peserta lain.
Selain Heru Pambudi, Menkeu juga melantik Hadiyanto sebagai Sekretaris Jenderal, Sony Loho sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Inspektur Jenderal Kemenkeu.
Selanjutnya, Menkeu juga melantik tiga pejabat Eselon I yang dipromosikan, yakni Ken Dwijugiasteadi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Suryo Utomo sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Puspita Wulandari sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu.
Penambahan ketiga staf ahli tersebut, ujar Menkeu, untuk membantu mengoptimalkan kerja Direktorat Jenderal Pajak yang mengemban tugas berat mengumpulkan penerimaan.
"Kita mempunyai bentuk baru di Ditjen pajak karena tugas berat target penerimaan pajak tinggi dan sekaligus mengelola 32 ribu pegawai. Penambahan tiga Eselon I diharapkan mengoptimalkan kerja Dirjen Pajak tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," ujar Menteri Bambang.
Kepada tiga Eselon I Ditjen Pajak, Menkeu berpesan untuk fokus pada target penerimaan dan reformasi di Ditjen Pajak karena untuk mencapai target penerimaan tidak akan tercapai tanpa adanya reformasi di direktorat tersebut.
Kemudian kepada tujuh pejabat Eselon I yang dilantik tersebut, Menkeu mengatakan kini mereka memiliki tugas berat dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
Terkini
-
Bank Mandiri Gelar Mandiri Jogja Marathon 2026 dan Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa
-
Revisi UU Hak Cipta Bikin Biaya Operasional Usaha Makin Mahal? Ini Kata Pakar
-
BSI Catat DPK Rp382 Triliun, Percepat Ekspansi Global Lewat Dubai dan Siapkan Cabang di Arab Saudi
-
BRI Perkuat Digitalisasi, BRILink Agen Berpeluang Dapat Emas Gratis
-
Nasib Dana Investor DSI Terjawab, OJK dan LPSK Kawal Restitusi Ribuan Korban
-
IMF Peringatkan Risiko Ekonomi Negara Berkembang di Asia
-
Pengguna Livin by Mandiri Tembus 40,3 Juta, Transaksi Digital Capai Rp2.083 Triliun hingga Mei 2026
-
Rupiah Menuju Rp17.500, Pengamat: Sentimen Positif Pengetatan Anggaran MBG dan KDMP
-
Bahlil Ajukan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk ESDM, Disebut untuk Jaringan Gas Warga
-
Emiten WINE Tebar Dividen Rp3,5 per Saham, Bidik Pertumbuhan Pendapatan Lima Persen pada 2026