Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan realisasi serapan anggaran pada 2014 sebesar Rp949,9 miliar atau sebesar 87 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,885 triliun.
"Serapan ini tidak jelek, tetapi juga normal-normal saja karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyerapan Bappenas di kisaran 74 sampai 91 persen," kata Menteri PPN Sofyan Djalil dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.
Sofyan juga melaporkan Kementerian PPN dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, yakni dari 2008 hingga 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PPN, kata dia, juga mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014.
Selain Kementerian PPN, dalam kesempatan yang sama Kementerian Keuangan juga menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa LK BA 015 pada tahun 2014 mendapat opini WTP dari BPK atas tiga laporan, yakni realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
Sementara itu, untuk penerimaan pajak, Menkeu menyebutkan dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1248,92 triliun, yang tercapai sebesar Rp1150,65 triliun atau 92,13 persen.
Penerimaan pajak tersebut, kata dia, perinciannya: penerimaan PPh sebesar 98,9 persen; PPN 107,7 persen; pajak lainnya 121,5 persen; pajak perdagangan internasional netto bea masuk sebesar Rp 32,2 triliun; dan bea keluar sebesar Rp 11,3 triliun.
Untuk realisasi belanja 2014, kata Menkeu, sebesar Rp18,11 triliun atau 96,38 persen dari target R18,79 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi serta melemahnya nilai rupiah. (Antara)
Berita Terkait
-
Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?
-
Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah
-
Tiba-tiba Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Kementerian dan Pemda
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Mentan Amran Lepas 207 Truk Logistik ke Sumatra, Angkut Migor, Susu Hingga Beras
-
Pertamina: Operasional SPBU Bertahap Mulai Normal Pascabencana di Sumatera
-
Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bantuan Meski Terdaftar di DTSEN
-
Dana P2P Lending PT Dana Syariah Indonesia Cuma 0,2 Persen, Tata Kola Semrawut?
-
Diversifikasi Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan, Kurangi Ketergantungan Luar Daerah
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Pertamina Pasok 100.000 Barel BBM untuk SPBU Shell
-
Bitcoin Banyak Dipakai Pembayaran Global, Kalahkan Mastercard dan Visa
-
Purbaya Mau Ubah Skema Distribusi Subsidi, Ini kata ESDM
-
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran TKD ke Pemda 2026, Ini Syaratnya