Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan realisasi serapan anggaran pada 2014 sebesar Rp949,9 miliar atau sebesar 87 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,885 triliun.
"Serapan ini tidak jelek, tetapi juga normal-normal saja karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyerapan Bappenas di kisaran 74 sampai 91 persen," kata Menteri PPN Sofyan Djalil dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.
Sofyan juga melaporkan Kementerian PPN dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, yakni dari 2008 hingga 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PPN, kata dia, juga mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014.
Selain Kementerian PPN, dalam kesempatan yang sama Kementerian Keuangan juga menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa LK BA 015 pada tahun 2014 mendapat opini WTP dari BPK atas tiga laporan, yakni realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
Sementara itu, untuk penerimaan pajak, Menkeu menyebutkan dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1248,92 triliun, yang tercapai sebesar Rp1150,65 triliun atau 92,13 persen.
Penerimaan pajak tersebut, kata dia, perinciannya: penerimaan PPh sebesar 98,9 persen; PPN 107,7 persen; pajak lainnya 121,5 persen; pajak perdagangan internasional netto bea masuk sebesar Rp 32,2 triliun; dan bea keluar sebesar Rp 11,3 triliun.
Untuk realisasi belanja 2014, kata Menkeu, sebesar Rp18,11 triliun atau 96,38 persen dari target R18,79 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi serta melemahnya nilai rupiah. (Antara)
Berita Terkait
-
Kritik MBG di Hari Libur: Saat Obsesi Serapan Anggaran Mengalahkan Realitas Sosial
-
Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?
-
Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah
-
Tiba-tiba Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Kementerian dan Pemda
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Vietjet Tambah 22 Pesawat Dalam 1 Bulan
-
Menperin: BUMN Tekstil Disiapkan, Dana Rp 100 Triliun Akan Digelontorkan
-
Pemerintah Akui Masih Ada Daerah Rentan Pangan di Indonesia
-
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Ada PT Toba Pulp Lestari dan North Sumatera Hydro Energy
-
PT Nusantara Regas Terima Pasokan LNG Perdana dari PGN
-
Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra, Jadi Calon Kuat Deputi Gubernur BI
-
Pemerintah Diminta Waspadai El Nino, Produksi Padi Terancam Turun
-
Dirjen Gakkum ESDM Minta Tambang Emas Ilegal Tak Disalahkan soal Insiden di Pongkor
-
Tewaskan 3 Orang, ESDM Segera Telusuri Asap Beracun Tambang Emas Pongkor
-
INDEF Nilai Tekanan Fiskal APBN Makin Berat Jika Insentif EV Benar-benar Dicabut