Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan realisasi serapan anggaran pada 2014 sebesar Rp949,9 miliar atau sebesar 87 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,885 triliun.
"Serapan ini tidak jelek, tetapi juga normal-normal saja karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyerapan Bappenas di kisaran 74 sampai 91 persen," kata Menteri PPN Sofyan Djalil dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.
Sofyan juga melaporkan Kementerian PPN dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, yakni dari 2008 hingga 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PPN, kata dia, juga mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014.
Selain Kementerian PPN, dalam kesempatan yang sama Kementerian Keuangan juga menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa LK BA 015 pada tahun 2014 mendapat opini WTP dari BPK atas tiga laporan, yakni realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
Sementara itu, untuk penerimaan pajak, Menkeu menyebutkan dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1248,92 triliun, yang tercapai sebesar Rp1150,65 triliun atau 92,13 persen.
Penerimaan pajak tersebut, kata dia, perinciannya: penerimaan PPh sebesar 98,9 persen; PPN 107,7 persen; pajak lainnya 121,5 persen; pajak perdagangan internasional netto bea masuk sebesar Rp 32,2 triliun; dan bea keluar sebesar Rp 11,3 triliun.
Untuk realisasi belanja 2014, kata Menkeu, sebesar Rp18,11 triliun atau 96,38 persen dari target R18,79 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi serta melemahnya nilai rupiah. (Antara)
Berita Terkait
-
Sofyan Djalil Sebut Adanya Kriminalisasi Kebijakan Bikin Pejabat Jadi Penakut dan Hilang Kreativitas
-
Kritik MBG di Hari Libur: Saat Obsesi Serapan Anggaran Mengalahkan Realitas Sosial
-
Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?
-
Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah
-
Tiba-tiba Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Kementerian dan Pemda
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
BUMN Ramai-ramai Gagal Bayar: Salah Kelola atau Ada 'Sesuatu'?
-
Review Cek Khodam: Komedi Horor yang Telat Menunggangi Momentum Tren Viral
-
Modus Baru Judi Online, Pakai Merchant UMKM hingga Payment Gateway
-
Purbaya Ungkap 4 Negara Bebas Aturan DHE SDA, Ada AS hingga China
-
3 Rekomendasi Parfum Aroma Susu dengan Wangi Creamy, Beri Kesan Manis yang Menenangkan
-
BUMN Punya Hotel dan Apartemen Disorot, Masih Relevankah untuk Negara?
-
Eks Menag Lukman Hakim: Publik Makin Tak Percaya Negara karena Penegakkan Hukum Lemah
-
Sekjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK Terkait Kasus Suhardiman Amby
-
11 Rekomendasi Ombre Lip Cream OMG Mattelast untuk Bibir Gelap, Cuma Rp55 Ribuan Sepaket
-
Siasat Produsen Ban Gajah Tunggal Bertahan dari Lonjakan Biaya Produksi