Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan realisasi serapan anggaran pada 2014 sebesar Rp949,9 miliar atau sebesar 87 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,885 triliun.
"Serapan ini tidak jelek, tetapi juga normal-normal saja karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyerapan Bappenas di kisaran 74 sampai 91 persen," kata Menteri PPN Sofyan Djalil dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.
Sofyan juga melaporkan Kementerian PPN dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, yakni dari 2008 hingga 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PPN, kata dia, juga mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014.
Selain Kementerian PPN, dalam kesempatan yang sama Kementerian Keuangan juga menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa LK BA 015 pada tahun 2014 mendapat opini WTP dari BPK atas tiga laporan, yakni realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
Sementara itu, untuk penerimaan pajak, Menkeu menyebutkan dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1248,92 triliun, yang tercapai sebesar Rp1150,65 triliun atau 92,13 persen.
Penerimaan pajak tersebut, kata dia, perinciannya: penerimaan PPh sebesar 98,9 persen; PPN 107,7 persen; pajak lainnya 121,5 persen; pajak perdagangan internasional netto bea masuk sebesar Rp 32,2 triliun; dan bea keluar sebesar Rp 11,3 triliun.
Untuk realisasi belanja 2014, kata Menkeu, sebesar Rp18,11 triliun atau 96,38 persen dari target R18,79 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi serta melemahnya nilai rupiah. (Antara)
Berita Terkait
-
Kritik MBG di Hari Libur: Saat Obsesi Serapan Anggaran Mengalahkan Realitas Sosial
-
Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?
-
Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah
-
Tiba-tiba Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Kementerian dan Pemda
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Menaker Siapkan Program Pelatihan Vokasi-Magang, Diserap ke PSN hingga Kawasan Ekonomi Khusus
-
Kondisi Rupiah Kian Memburuk, Keponakan Prabowo Bisa Apa?
-
Komentar Purbaya soal Tarif Selat Malaka Bikin Malaysia dan Singapura Kalang Kabut
-
Pemerintah Mau Kasih Insentif Kendaraan Listrik, Tapi Ada Syaratnya
-
Rupiah Keok Tembus Rp17.301, Airlangga: Ini Gejolak Global!
-
PLN Cari Biang Kerok Penyebab Mati Listrik Massal di Jakarta
-
Jika PPN Jalan Tol Berlaku, Jusuf Hamka Akui Akan Ada Kenaikan Tarif
-
Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Prodia Setujui Dividen 70% Hingga Komitmen Akselerasi Inovasi Layanan
-
Serap Ribuan Pekerja, Investasi Anak Usaha Harita Group di KIPP Didukung DPRD Kayong Utara
-
Mati Listrik Massal di Jakarta Landa Manggarai hingga Tebet