Suara.com - Pemerintah tidak akan mengubah target pertambahan kapasitas listrik 35 ribu MW yang saat ini sedang berjalan. Penambahan kapasitas listrik diperlukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan tenaga listrik sebesar 8,7 persen per tahun dan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97,4 persen pada tahun 2019.
“Pemerintah tidak akan merevisi besaran target listrik 35 ribu MW karena rasio elektrifikasi kita masih rendah artinya masih ada ribuan desa, jutaan penduduk yang tidak mendapatkan akses listrik, tidak adil kalau kita tidak kerja keras untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka karena listrik adalah jendela peradaban, sebegitu mereka dapat akses listrik, seketika dunia terbuka,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Senin (7/9/2015).
Pemerintah beberapa waktu lalu telah meresmikan proyek kelistrikan untuk 50 pulau terluar. Sudirman bersyukur saat peresmian listrik di 50 pulau terluar, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan masuk dengan koneksi jaringan IT di 50 pulau terluar tersebut. Menurut Sudirman itu berarti 50 titik terluar tersebut akan juga mendapatkan akses informasi dan ilmu pengetahuan.
Sebelumnya, Direktur Ketenagalistrikan Jarman menegaskan pembangunan kapasitas listrik 35 ribu MW merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Hingga bulan Juni 2015, Jarman manmbahkan, rasio elekrifikasi kita baru mencapai 86,39 persen dengan kapasitas pembangkit sebesar 53,5 GW.
Rasio elektrifikasi nasional tersebut menurut Jarman, masih lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti, Singapura yang sudah mencapai 100 persen, Brunei 99,7persen, Thailand 99,3 persen, dan Vietnam 98,0 persen.
Dijelaskan Jarman, Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 97,4 persen dalam lima tahun kedepan dan untuk mencapai target sebesar itu diperlukan tambahan kapasitas terpasang sebesar 35 ribu MW diluar 7.400 MW yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi.
”PLN harus konsentrasi di transmisi karena ini merupakan backbond yang harus dibangun bagaimanapun juga karena tanpa transmisi pembangkit itu tidak bisa menyalurkan listrik ke masyarakat," ujar Jarman.
Berita Terkait
-
Bangun Listrik 35 Ribu MW, Menko Rizal: PLN Bisa Bangkrut
-
Pemerintah Yakin Wujudkan Proyek Listrik 35.000 MW Sesuai Target
-
Menteri ESDM: Konsumsi Listrik RI Lebih Rendah dari Malaysia
-
Pemerintah Target Tambah Listrik 35 Ribu Megawatt dalam 5 Tahun
-
Program Listrik 35 Ribu Megawatt Bikin Pengusaha Batubara Senang
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026