Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pangan akan berlanjut ke 2016 kalau pemerintah tak menghitung di sektor kebijakan pertanian dan pangan tanpa didasari fakta lapangan serta ancaman kekeringan akibat el nino, apalagi lebih percaya pada Angka Ramalan I Juli 2015 dari Kementerian Pertanian dan BPS.
"Bila pemerintah bergeming dengan data dan kebijakan yang ada maka akan terjadi krisis pangan yang mengkhawatirkan mulai akhir tahun 2015," kata Dwi dalam diskusi bertajuk Senator Kita di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2015).
Dwi Andreas memprediksi stok beras nasional pada akhir 2015 akan berada di posisi terendah dalam empat tahun terakhir dengan angka 4,5 juta ton atau turun satu juta ton dibanding 2014.
"Dan, diperkirakan krisis pangan akan berlanjut di tahun 2016," tuturnya.
Dia menambahkan dalam Angka Ramalan I Juli 2015 dari Kementerian Pertanian dan BPS memperkirakan produksi padi tahun 2015 meningkat 6,64 persen dari 70,85 juta ton gabah kering giling di tahun 2014 menjadi 75,55 juta ton gabah kering giling atau kenaikan sebesar 4,70 ton gabah kering giling yang setara tiga juta ton beras. Selain padi, produksi jagung dan kedelai juga meningkat, masing-masing 8,72 persen dan 4,59 persen.
"Kenaikan produksi tiga komoditas secara bersamaan tersebut tidak pernah terjadi selama belasan tahun. Angka ramalan tersebut dinyatakan sudah memperhitungkan ancaman kekeringan akibat el nino," ujarnya.
Akibat Angka Ramalan I Juli 2015, Menteri Pertanian merekomendasikan menyetop impor beras di tahun 2015 karena surplus beras yang besar dan menyetop impor tambahan jagung sebesar 1,35 juta ton karena perkiraan peningkatan jagung sebesar 1,66 juta ton.
"Namun, fakta di lapangan tidak demikian," kata Guru Besar Fakultas Pertanian IPB.
Berdasarkan laporan dari jaringan tani yang tergabung dalam AB2TI, Dwi menyebutkan terjadi penurunan produksi di banyak tempat. Produksi tiga komoditas itu, sambungnya, diperkirakan sama atau bahkan turun dibanding 2014.
"Jika hal itu benar, maka akan menjadi skandal mark up data produksi pertanian nasional, karena biasanya data ARAM tidak terlalu berbeda dengan angka tetap," ujar dia.
Karena perbedaan data produksi yang tidak akurat dan tata kelola pangan yang buruk ini, Dwi menyebut hal ini yang membuat gejolak harga pangan. Mulai dari beras di Januari-Maret 2015, bawang merah Februari-Juni, dan dua bulan kemudian tiba-tiba jatuh harga tomat. Serta, harga daging sapi dan ayam yang juga memuncak pada Agustus 2015.
"Harga hampir semua komoditas pangan saat ini pun bertahan tinggi," kata mantan Pokja Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok