Suara.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akan mengunjungi Batam, Rabu (4/11) untuk mengklarifikasi informasi tentang rencana hengkangnya sejumlah investor di wilayah itu ke negara lain.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, klasifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh investor, khususnya yang berlokasi di Batam.
"Batam ini memiliki makna strategis karena merupakan salah satu kawasan industri yang pertama kali didirikan di Indonesia. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BP Batam untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk Batam," katanya.
Menurut Franky, dirinya akan melakukan dialog dengan beberapa investor di Batam. Selain perwakilan investor, dialog juga akan melibatkan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Apindo Batam, Himpunan Kawasan Industri serta asosiasi galangan kapal Batam (Batam Shipyard and Offshore Association).
"Selain melakukan dialog, kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk melihat salah satu fasilitas investor yang telah beroperasi selama 25 tahun," katanya.
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam proses investasi sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Franky menjelaskan, ada tiga langkah BKPM untuk mewujudkan hal tersebut yaitu penyederhaan perizinan, memfasilitasi investasi terhambat dan peningkatan investasi. Untuk perizinan, pihaknya menargetkan adanya kepastian syarat dan waktu perizinan, sehingga tercapai perizinan yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi.
Sedangkan untuk memfasilitasi investasi terhambat, lembaga itu telah mengidentifikasi 80 perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi. Dari 80 perusahaan tersebut tercatat nilai investasi sebesar 19,07 miliar dolar AS, dengan rencana penyerapan sebesar 289.112 tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.
Sebelumnya, sempat diberitakan investor Jepang di Batam mengancam hengkang lantaran iklim investasi Vietnam yang dinilai lebih menarik, khususnya dalam hal isu tenaga kerja terkait pengupahan dan perizinan tenaga kerja, serta keamanan investasi.
Padahal, berdasarkan data yang dirilis BKPM untuk periode Januari-September 2015, realisasi investasi Jepang menduduki peringkat ketiga teratas dengan nilai investasi mencapai 2,49 miliar dolar AS dengan 1.315 proyek. Nilai tersebut, berada di bawah Singapura dengan jumlah investasi 3,5 miliar dolar AS dari 1.998 proyek dan Malaysia dengan investasi 2,9 miliar dolar AS dari 600 proyek. (Antara)
Berita Terkait
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
OJK: Minat Investor Asing ke Sektor Perbankan Masih Tinggi, Ini Faktornya
-
Menperin Sebut Investasi Asing Menguat ke Industri Manufaktur
-
Strategi Holding BUMN Danareksa Ciptakan Kawasan Industri Hijau
-
Jaring Investor AS, MedcoEnergi (MEDC) Resmi Diperdagangkan di OTCQX
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
-
CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina
-
Pemerintah Tak Perlu Buru-buru soal Tudingan Impor Beras Ilegal di Sabang
-
Dua Program Flagship Prabowo Bayangi Keseimbangan APBN 2026 dan Stabilitas Fiskal