Suara.com - Implementasi pembangunan tol laut dapat memicu lonjakan arus migrasi antarpulau sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah, kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Riwanto Tirto Sudarmo.
"Tol laut akan memudahkan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lain," kata Riwanto dalam bedah buku "On The Politics Of Migration: Indonesia and Beyond" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (6/11/2015).
Menurut Riwanto, dengan potensi lonjakan arus migrasi itu, proyek pembangunan tol laut juga sebaiknya disertai program atau upaya antisipasi guna memfasilitasi terwujudnya migrasi yang sehat.
Migrasi bisa tidak sehat apabila penduduk asli merasa didominasi oleh pendatang khususnya dalam aspek pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah setempat.
"Apalagi biasanya migran lebih bermodal dan berpendidikan dibanding penduduk asli," kata dia.
Dengan potensi itu, menurut Riwanto, pemerintah perlu menyiapkan regulasi di masing-masing daerah mengenai mekanisme atau etika penggunaan SDA.
Selain itu, ia mengatakan, masyarakat lokal juga perlu difasilitasi berbagai pelatihan agar tercipta kesetaraan kompetensi antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli.
Lebih dari itu, ia menambahkan, memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) arus migrasi bukan hanya dilakukan penduduk antardaerah, melainkan juga warga negara lain yang ingin memanfaat potensi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Sosiolog UGM Muhammad Najib Azca mengatakan meski tidak perlu dibatasi, lonjakan arus migrasi ke depan tetap perlu dipersiapkan dan ditata oleh pemerintah.
Sebab dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk asli akibat migrasi dapat memicu konflik. Konflik horizontal di kalangan masyarakat, menurut dia, bukan hanya disebabkan persoalan ideologi, agama, maupun polotik, melainkan juga persoalan perebutan SDA yang semakin terbatas.
"Sehingga sistem pembangunan daerah harus betul-betul menjamin keadilan warga lokal," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Migrasi Pertamax ke Pertalite: Efek Domino di Baik Kenaikan BBM yang Mengintai
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Sobary Kritik Cara Prabowo Mengagumi Bung Karno: Kagum, tapi Tak Pahami Political Wisdom-nya
-
Peneliti LIPI Sebut Dinamika Politik 'Keluarga Solo' sebagai Perilaku Menyimpang
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas
-
Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z
-
Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar
-
Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN
-
Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut
-
Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan
-
Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya
-
Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan
-
MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni
-
Promosikan Platform Investasi Ilegal, Sejumlah Influencer Dijewer Satgas PASTI