Suara.com - Implementasi pembangunan tol laut dapat memicu lonjakan arus migrasi antarpulau sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah, kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Riwanto Tirto Sudarmo.
"Tol laut akan memudahkan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lain," kata Riwanto dalam bedah buku "On The Politics Of Migration: Indonesia and Beyond" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (6/11/2015).
Menurut Riwanto, dengan potensi lonjakan arus migrasi itu, proyek pembangunan tol laut juga sebaiknya disertai program atau upaya antisipasi guna memfasilitasi terwujudnya migrasi yang sehat.
Migrasi bisa tidak sehat apabila penduduk asli merasa didominasi oleh pendatang khususnya dalam aspek pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah setempat.
"Apalagi biasanya migran lebih bermodal dan berpendidikan dibanding penduduk asli," kata dia.
Dengan potensi itu, menurut Riwanto, pemerintah perlu menyiapkan regulasi di masing-masing daerah mengenai mekanisme atau etika penggunaan SDA.
Selain itu, ia mengatakan, masyarakat lokal juga perlu difasilitasi berbagai pelatihan agar tercipta kesetaraan kompetensi antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli.
Lebih dari itu, ia menambahkan, memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) arus migrasi bukan hanya dilakukan penduduk antardaerah, melainkan juga warga negara lain yang ingin memanfaat potensi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Sosiolog UGM Muhammad Najib Azca mengatakan meski tidak perlu dibatasi, lonjakan arus migrasi ke depan tetap perlu dipersiapkan dan ditata oleh pemerintah.
Sebab dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk asli akibat migrasi dapat memicu konflik. Konflik horizontal di kalangan masyarakat, menurut dia, bukan hanya disebabkan persoalan ideologi, agama, maupun polotik, melainkan juga persoalan perebutan SDA yang semakin terbatas.
"Sehingga sistem pembangunan daerah harus betul-betul menjamin keadilan warga lokal," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Sulawesi Mengubah Sejarah Migrasi Manusia Purba
-
Perubahan Iklim Ancam Spesies Burung: Tak Semua Bisa Terbang Migrasi Selamatkan Diri
-
Profesor LIPI: Uji Keaslian Ijazah Jokowi Harus Didorong ke Pengadilan, Bukan Kekeluargaan
-
Nakba Jilid 2? Pakar Peringatkan Prabowo Soal Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
-
Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Ingatkan Bahaya 'Agenda Terselubung' Israel
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan