Suara.com - Implementasi pembangunan tol laut dapat memicu lonjakan arus migrasi antarpulau sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah, kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Riwanto Tirto Sudarmo.
"Tol laut akan memudahkan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lain," kata Riwanto dalam bedah buku "On The Politics Of Migration: Indonesia and Beyond" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (6/11/2015).
Menurut Riwanto, dengan potensi lonjakan arus migrasi itu, proyek pembangunan tol laut juga sebaiknya disertai program atau upaya antisipasi guna memfasilitasi terwujudnya migrasi yang sehat.
Migrasi bisa tidak sehat apabila penduduk asli merasa didominasi oleh pendatang khususnya dalam aspek pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah setempat.
"Apalagi biasanya migran lebih bermodal dan berpendidikan dibanding penduduk asli," kata dia.
Dengan potensi itu, menurut Riwanto, pemerintah perlu menyiapkan regulasi di masing-masing daerah mengenai mekanisme atau etika penggunaan SDA.
Selain itu, ia mengatakan, masyarakat lokal juga perlu difasilitasi berbagai pelatihan agar tercipta kesetaraan kompetensi antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli.
Lebih dari itu, ia menambahkan, memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) arus migrasi bukan hanya dilakukan penduduk antardaerah, melainkan juga warga negara lain yang ingin memanfaat potensi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Sosiolog UGM Muhammad Najib Azca mengatakan meski tidak perlu dibatasi, lonjakan arus migrasi ke depan tetap perlu dipersiapkan dan ditata oleh pemerintah.
Sebab dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk asli akibat migrasi dapat memicu konflik. Konflik horizontal di kalangan masyarakat, menurut dia, bukan hanya disebabkan persoalan ideologi, agama, maupun polotik, melainkan juga persoalan perebutan SDA yang semakin terbatas.
"Sehingga sistem pembangunan daerah harus betul-betul menjamin keadilan warga lokal," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Mitos Hidup Murah di Daerah: Gaji Lokal, tapi Harga Kebutuhan Nasional
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Migrasi Kepiting Merah di Pulau Christmas Jadi Fenomena Spektakuler
-
Trump Menggemparkan PBB: Pidato Satu Jam Tanpa Naskah, Kritik Pedas Migrasi dan Iklim
-
Sulawesi Mengubah Sejarah Migrasi Manusia Purba
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
Terkini
-
Redam Gejolak Pasar, Menko Airlangga Lobi Langsung Investor Institusional
-
Strategi Discovery E-Commerce Jadi Kunci Lonjakan Penjualan Jelang Ramadan 2026
-
5 Alasan Utama Perdagangan Kripto Berbeda dengan Perdagangan Forex Meskipun Grafik Terlihat Sama
-
Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Bisa Perbaiki Gejolak Pasar Saham
-
Rupiah Terpeleset Jatuh Setelah Ada Kabar Misbakhun Jadi Calon Ketua OJK
-
IHSG Tertekan, OJK dan BEI Didorong Perbaiki Kepercayaan Pasar
-
BEI Naikkan Batas Free Float Jadi 15%, 267 Emiten Terancam Delisting Jika Tak Patuh
-
Skandal PIPA Bikin BEI Memperketat Syarat IPO Saham, Model Bisnis Jadi Sorotan
-
Timbunan Sampah Capai 189 Ribu Ton Per Hari, Pemerintah Dorong Program Waste to Energy
-
Asosiasi Emiten Minta Kewajiban Free Float 15 Persen Diterapkan Bertahap