Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan di Indonesia Masih Kurang

Suara.com - Penggunaan teknologi informasi (TI) diharapkan mampu mengatasi masalah kekurangan pengawas ketenagakerjaan saat ini yang dialami pemerintah.

"Permasalahan di semua negara ASEAN itu sama, kekurangan pengawas ketenagakerjaan. Maka akan kami substitusi dengan TI (teknologi informasi) sehingga kekurangan tenaga pengawas itu bisa ditutupi," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Mudji Handaya ketika membuka Konferensi Pengawas Ketenagakerjaan ASEAN ke-5 di Yogyakarta, Rabu (11/11/2015).

Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) menjadi tema konferensi yang diikuti oleh 10 negara ASEAN tersebut yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kambodia, Laos, Brunei Darussalam, Vietnam dan Myanmar.

Juga hadir perwakilan dari lembaga pengawasan ketenagakerjaan dari negara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan serta Pejabat ILO (CO-Indonesia, DWT-Bangkok dan ILO-Jenewa) dan Presiden International Assosiation Labour Inspector (IALI) dan Perwakilan ASEAN-OSHNET.

Pengambilan tema tersebut didasarkan pada akhir-akhir ini penggunaan internet dan telepon genggam telah mengubah pola hidup dan cara-cara orang bekerja.

Penggunaan internet dan handphone juga telah mengubah cara pemerintah mengelola dan memberikan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

"Kantor kita di tiap provinsi saat ini sudah terkoneksi internet. Dengan pengaplikasian TI maka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan," ujar Mudji.

Negara di dunia termasuk negara-negara anggota ASEAN telah menggunakan perangkat teknologi baru untuk pengumpulan dan pengelolaan data pengawasan ketenagakerjaan, pelayanan pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi.

Dalam konferensi yang berlangsung dua hari tersebut diharapkan dapat terjadi pertukaran pengalaman antar negara ASEAN dalam penerapan teknologi informasi.

Tidak hanya itu, Mudji mengaku berharap konferensi itu dapat ditingkatkan menjadi kerja sama regional pengawasan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi.

Pelanggaran sulit terjangkau Kepala Divisi Bidang Wanita, Tenaga Kerja dan Buruh Migran Sekretariat ASEAN Mega Irena mengatakan saat ini banyak kasus pelanggaran ketenagakerjaan terjadi di daerah yang sulit terjangkau sehingga tidak dapat ditangani.

"Kekurangan pengawas diharapkan dapat ditutupi dengan penerapan IT," ujar Mega Irena.

Penerapan teknologi informasi disebutnya akan membuat pengawasan ketenagakerjaan akan lebih efektif dan efisien karena tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang untuk mengawasi 265.209 perusahaan.

Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 155 kabupaten/kota belum memiliki pengawas ketenagakerjaan. (Antara)