Suara.com - Hingga saat ini, ratio elektrifikasi atau kapasitas listrik yang terpasang di Indonesia baru sekitar 84 persen. Angka ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.
Manager Senior Public Relation PT PLN (Persero) Agung Murdifi menjelaskan beberapa hambatan yang membuat beberapa proyek ketenagalistrikan terhambat. Ini berdampak pada kapasitas listrik di Indonesia yang masih minim.
"Ada dua hambatan yang mambuat proyek-proyek ketenagalistrikan ini menjadi terhambat atau mandek. Masalah lahan dan pengurusan izin proyek yang lamban," kata Agung dalam acara 'Forum Strategis Nasional Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan' di Gedung PLN, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).
Salah satu proyek kelistrikan yang jalan ditempat adalah program proyek Fast Track Program (FTP) tahap I dan II 10.000 MW. "Ini akhirnya mandek karena nggak dapat lahan. Padahal kan ini bisa membantu untuk menambah ratio elektrifikasi," tegasnya.
Selain itu, proses perizinan yang lambat menyebabkan terganggunya proses kontruksi.
"Biasanya ujung-ujungnya harus lewat hukum yang sebenarnya ini tidak perlu," katanya.
Masalah lainnya, terkait kontraktor yang menjadi pihak ketiga PLN dalam pengadaan barang dan jasa ketenagalistrikan.
"Kontraktor-kontraktor yang tidak perform karena masalah keuangan, kehandalan, dan kemampuan pengembang dalam membangun pembangkit Iistrik," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Agung mengimbau kepada instansi pemerintah dan penegak hukum untuk berupaya menghilangkan permasalahan ini. Agar, ratio kelistrikan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat menunjang perekonomian nasional.
"Hilangkan ego sektoral. Sekarang kan mau bangun proyek 35 ribu megawatt, diharapkan hambatan ini sudah tidak ada lagi. Kita harus saling bekerjasama," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026