Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Lebih Buruk dari Negara Lain

Suara.com - Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan gini ratio (ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan miskin) saat ini memasuki level terburuk jika dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu.

"Kita semua tahu ekonomi kita menghasilkan ketimpangan yang lebih buruk dari negara lain. China juga buruk sebenarnya. Seharusnya kita bisa lebih baik. Ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi 20-30 tahun yang lalu,” kata Darmin, Jumat (8/1/2016).

Darmin menjelaskan, pada 20-30 tahun lalu, Indonesia sangat percaya diri dan membanggakan dirinya sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan gini ratio yang rendah.

“Gini ratio kita memang relatif timpang, padahal 20-30 tahun lalu, Indonesia membanggakan diri sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan rasio gini rendah. Namun, lama-kelamaan itu semua kini sudah berubah ke level yang terburuk,” ungkapnya.

Kendati demikian, Darmin mengaku pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi saat ini yang berada di level 0,42. Salah satunnya dengan mendorong financial inclusion atau inklusi keuangan.

“Kami sudah bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian untuk saling bekerjasama dengan mendorong inklusi keuangan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, inklusi keuangan adalah sebuah bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti penyimpanan uang, transfer, asuransi dan beberapa bentuk produk keuangan lainnya. Nantinya, kebijakan inklusi keuangan ini akan disinergikan dengan sertifikasi tanah rakyat secara besar-besaran.

“Jadi nanti kita sinergikan dengan sertifikat tanah. Karena, kalau saya lihat sekitar 40-60 persen masyarakat di Indonesia belum disertifikasikan. Nah ini yang akan kita dorong,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah mengalokasikan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar lebih dari Rp 100 triliun dengan tingkat bunga 9 persen. Belum lagi, pagu dana desa sebesar lebih dari Rp 40 triliun di 2016 dan dikombinasikan dengan program Laku Pandai alias agen bank serta layanan e-commerce dan e-money yang semakin mempermudah transaksi belanja tanpa uang tunai.

"Maksudnya supaya jangan setiap bank harus bikin kantor sampai di desa-desa, tapi pakailah warung, toko yang menjual voucher dengan standar dan perjanjian tertentu. Ia bisa bertindak sebagai agen dari bank," katanya.

Pemerintah, kata Darmin, juga ingin mendorong sistem logistik nasional sebagai bagian dari inklusi keuangan bersifat korporasi, seperti yang dimiliki jaringan Unilever, Indomart dan Alfamart. Sayang, sistem logistik dari pedesaan ke kota belum hadir sehingga berdampak pada harga jual produk ke konsumen.

Menurutnya sistem logistik nasional, sangat penting supaya 50-60 persen dari harga produk pertanian atau kerajinan tergerus di jaringan logistik. Sementara petaninya hanya mendapat bagian 40-50 persen. "Ini adalah blok besar untuk mendorong transformasi struktural sekaligus memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan," tegasnya.