Warga miskin yang tinggal di kolong flyover Kampung Lodan, Jakarta, Selasa (5/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Presiden Joko Widodo mengungkapkan masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi antara daerah di pulau Jawa dengan daerah-daerah di Indonesia Timur. Kemudian ketimpangan antara kelas menengah bawah yang semakin miskin dengan kelas menengah atas yang makin kaya.
"Ketimpangan wilayah, ketimpangan kaya dan miskin dan ketimpangan harga. Ketimpangan itu nyatanya memang ada, faktanya ada," kata Jokowi dalam rapat kerja nasional I PDIP di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Jokowi mencontohkan ketimpangan harga BBM jenis premium di daerah-daerah Papua dengan daerah di pulau Jawa dan Sumatera. Terakhir harga premium Rp7.500, sedangkan di daerah-daerah Papua mencapai puluhan ribu rupiah.
"Contoh BBM premium disini harga terakhir berapa, kurang lebih Rp7 ribu, tetapi coba lihat di pegunungan tengah Papua seperti Wamena, Jayawijaya harganya Rp60 ribu - Rp70 ribu. Kemudian di sini harga semen Rp60 ribu (satu sak atau karung), di sanaa harganya ada yang Rp800 ribu, Rp1,5 juta dan Rp 2 juta," tuturnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Papua akhir tahun lalu, Jokowi mengaku sempat tercengang melihat kondisi infrastruktur di sana. Dia melihat langsung di salaah satu Kabupaten tidak ada jalan aspal, sehingga untuk menuju ke daerah lain melalu perjalanan darat bisa memakan waktu berhari-hari.
"Ada sebuah Kabupaten di Papua, disitu saya kaget sekali, yang namanya Kabupaten jalan aspalnya tidak ada. Untuk menuju Wamena perjalanannya empat hari," ujarnya.
Melihat kondisi itu, Jokowi langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan dibantu TNI untuk membangun jalan darat di wilayah Papua tersebut. Sehingga ketimpangan dan mahalnya harga komoditas disana dibisa diatasi, sehingga perekonomian masyarakat tumbuh.
"Maka dari itu saya perintahkan Menteri PU dan TNI agar tahun ini antara Momogo melewati Duga naik ke Wamena harus tembus jalan darat. Saya tidak tahu caranya, yang penting saya perintah dulu," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Jika pembangunan jalan dan infrastruktur itu telah rampung dan berfungsi, lanjut Jokowi, harga barang di Papua bisa lebih murah dari yang sekarang. Dan perekonomian masyarakat juga akan lebih tumbuh.
"Kalau itu kejadian, jalan darat sudah bisa tembus ke Wamena, harga itu bisa separuhnya. Karena bensin, semen di sana diangkut pakai pesawat. Betapa besar ketimpangan itu. Maka dari itu pulau-pulau juga harus dikoneksikan, dihubungkan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, mengacu data Badan Pusat Statistik terbaru per September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen). Jumlah ini berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 8,29 persen, turun menjadi 8,22 persen pada September 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,21 persen pada Maret 2015 menjadi 14,09 persen pada September 2015.
Selama periode Maret 2015–September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,03 juta orang (dari 10,65 juta orang pada Maret 2015 menjadi 10,62 juta orang pada September 2015), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,05 juta orang (dari 17,94 juta orang pada Maret 2015 menjadi 17,89 juta orang pada September 2015).
Komentar
Berita Terkait
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Mengenal Apa Itu Mental Pengemis, Disebut Yudo Anak Menkeu sebagai Ciri Orang Miskin
-
Menkeu Purbaya: 10 Bulan Pemerintah Prabowo Kesejahteraan Rakyat Naik, Kemiskinan Turun Drastis
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun
-
16th IICD Corporate Governance Award 2025: Telkom Meraih Penghargaan Best State-Owned Enterprises