Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13,8 triliun.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sektor kelautan menjadi lebih baik lagi dan menjadikan sektor perikanan menjadi poros maritim dunia sesuai cita-cita Presiden Joko Widodo.
"Anggaran itu digunakan untuk memaksimalkan ketersebaran sumber daya sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik, terutama dalam hal mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok", kata Susi saat membuka acara Indonesia Marine and Fishiers Business Forum 2016 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).
Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur khususnya di sektor kelautan. Pasalnya, infrastruktur yang ada sampai saat ini masih kurang memadai. Untuk itu, KKP berkomitmen memperbaiki konektivitas antar pulau via pesawat terbang, kapal, galangan kapal, industri pengolahan perikanan dan ice flake machine di Indonesia.
"Sekitar 27 persen anggaran tahun 2016 dialokasikan untuk membiayai perbaikan infrastruktur," ungkapnya.
Selain tiu, KKP akan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas dalam lingkup perikanan tangkap, pengawasan laut, sistem rantai dingin dan industri pengolahan seperti kapal pengawas laut, termasuk pesawat terbang, kapal perikanan, galangan kapal, unit pembuat es, ruang pendingin dan kapal pengolahan ikan.
Ia berharap, dengan adanya pengadaan fasilitas ini akan memberikan manfaat terhadap nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan, yang selanjutnya akan meningkatkan posisi daya saing bagi produk perikanan Indonesia dan keberlanjutan sumber daya perikanan.
Berita Terkait
-
Semua Jurusan Bisa Daftar, Ini Posisi yang Dibuka untuk Kampung Nelayan Merah Putih
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
3 Pegawai KKP di Pesawat yang Hilang Kontak Tengah Jalani Misi Pemerintah
-
KKP Amankan Kapal Ikan Asing Ilegal di Perairan Natuna
-
Jaga Kelestarian Laut, KKP Terapkan Batasan Penangkapan Ikan Maksimal 7 Juta Ton
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Arus Peti Kemas Melesat, Ekspor Tapioka hingga Udang Jadi Motor Pertumbuhan
-
Danantara Bangun Industri Unggas Rp20 T, Ganggu Bisnis Emiten Peternakan?
-
Impor Minyak dari Rusia Telah Jalan, Tapi Bukan Pertamina Melainkan Lemigas
-
Skandal 'Bisnis Haram' Izin WNA di Bali, KPK Periksa Enam Saksi Agensi Visa
-
Mengapa Mati Lampu Sering Terjadi di Negeri Eksportir Batu Bara Terbesar Dunia?
-
Purbaya Mau Naikkan Anggaran Transfer ke Daerah hingga Rp 90 Triliun di 2027
-
IHSG Bangkit ke Level 6.000 di Sesi I, Saham TPIA dan TOWR Bersinar
-
Isu Kelangkaan Batu Bara Bikin Listrik Padam, Pengamat Soroti 'Pengusaha Nakal'
-
Produk UMKM Lokal Bakal Diprioritaskan Muncul di Laman Marketplace, Begini Aturannya
-
Setujui Tenor KPR FLPP hingga 40 Tahun, Pemerintah Pertahankan Bunga Rumah Subsidi 5 Persen