Suara.com - Pemerintah Cina memaparkan perbandingan Kereta Cepat Iran dengan rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah banyak dibahas dan dibicarakan.
Juru Bicara Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia Pai Peng dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan mengingat kondisi dana, pihak Iran telah merencanakan lebih dahulu untuk pembangunan salah satu bagian dari Kereta Cepat Teheran-Isfahan.
"Nilai investasi yang diumumkan sekarang bukan investasi total dari pembangunan 'above-rail', dan juga bukan investasi total proyeknya," katanya.
Peng mengaku mendapat informasi dari staf badan penyelenggara proyek kereta cepat Iran, yakni China Railway Engineering Corporation (CREC) Cina bahwa pihak Cina belum menandatangani kontrak senilai 2,7 miliar dolar AS dengan Iran.
"CREC Cina hanya menanggung pembangunan 'above-rail' dalam pembangunan kereta cepat Iran, tidak termasuk pembangunan 'below-rail'," katanya.
Tetapi, dia mengklaim, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencakup semua pembangunan termasuk pembangunan "above-rail" dan "below-rail".
Peng menambahkan skema teknik perlengkapan dan sistem yang dirancang oleh perusahaan kedua pihak Cina dan Indonesia dinilai canggih.
"Dibandingkan dengan tawaran pihak ketiga maupun sistem lainnya, investasi sistem perlengkapannya mempunyai 'cost-effectiveness' (efektivitas biaya) terbaik.
Untuk itu, dia mengatakan pihaknya berjanji akan menggunakan teknik terbaik dalam rangka menyelesaikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tepat waktunya dan terjamin kualitasnya.
Penjelasan Peng muncul terkait fakta bahwa pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dua kali lebih tinggi dibanding dengan kereta cepat Iran, yakni 5,5 miliar dolar AS dengan trase yang jauh lebih pendek.
Proyek ini sendiri pada Kamis(21/1/2016) telah dilakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun. Adapun 4 BUMN yang menjadi anggota Konsorsium adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pimpinan Konsorsium BUMN, beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Negara VIII (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk (JM).
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa. (Antara)
Berita Terkait
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Bos Danantara Terus Rayu Menkeu Purbaya Bantu Bayar Utang Kereta Cepat
-
Purbaya Usai Diajak Rosan ke China buat Negosiasi Utang Whoosh: Asal Dia yang Bayar!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
-
Prabowo Mau Manfaatkan Uang Sitaan Koruptor, Ini Pos-pos yang Bakal Kecipratan
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok