Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pembentukan MEA belum membuat ekonomi negara-negara ASEAN terintegrasi secara penuh.
"Ada empat alasan mengapa ekonomi ASEAN belum terintegrasi penuh," kata Hikmahanto di Depok, Senin (8/2/2016).
Pertama, kata dia, meski sejumlah negara ASEAN menyatakan bahwa mereka telah memenuhi berbagai aksi yang dituangkan dalam Cetak Biru 2007 hingga diatas 90 persen, namun kenyataannya antara dipenuhi dan tidak terpenuhi tidak terasa.
Ia mengatakan meski belum dilakukan survei akademis namun banyak pihak yang menganggap proses pembentukan MEA baru akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2016, bukan MEA telah terbentuk pada tanggal 31 Desember 2015.
"Ini tergambar dari berbagai pernyataan pejabat pemerintah, para pelaku usaha dan rakyat pada umumnya," katanya.
Kedua, di era MEA sejumlah negara ASEAN masih bersaing untuk mendatangkan investor dari luar ASEAN. Padahal dengan keberadaan MEA sudah tidak seharusnya lagi antarnegara ASEAN saling bersaing satu sama lain untuk menjadi tempat berproduksi.
Ketiga, lanjut Hikmahanto, dari kacamata pelaku usaha di luar ASEAN meski ASEAN telah menjadikan dirinya tunggal namun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi masih tetap seperti sediakala.
Ia mencontohkan tidak ada perubahan yang signifikan di Indonesia. Dalam survei Bank Dunia terkait kemudahan untuk melakukan usaha (ease of doing business), posisi Indonesia hanya berubah dari peringkat 120 menjadi 109.
Dan keempat kebanyakan negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, seringkali terdapat jurang antara peraturan dengan kenyataan. Demikian pula yang ada dalam Cetak Biru 2007 yang diterjemahkan dalam check list yang semuanya dijawab telah dilakukan namun dalam kenyataannya tidak demikian.
"Pada akhirnya ada atau tidak ada MEA, semua pemerintahan negara ASEAN menjalankan pemerintahan secara 'business as usual'. Dalam pemahaman seperti ini maka keberadaan MEA sama sekali bukan ancaman," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
PDB Tiongkok Tembus US$25 Triliun, Jangkar Ekonomi ASEAN Mulai Goyang?
-
Hyundai Tunjuk Pimpinan Baru Atur Strategi Kawasan Asia Tenggara
-
Media Vietnam Klaim Pemain Naturalisasinya Lebih Kompak Dibanding Timnas Indonesia
-
Dasco Ungkap Pengusaha ASEAN Diculik, Indonesia Kini Jadi 'Surga' bagi Investor
-
Tak Hanya Indonesia, Nyamuk Wolbachia Cegah DBD juga Diterapkan di Negara ASEAN
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha