Suara.com - Komisi VI DPR mengundang beberapa menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka akan membahas berbagai isu-isu strategis mengenai kesiapan Indonesia dalam mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), keikutsertaan Indonesia dalam Trans Pasific Partnership (TPP) dan berbagai isu strategis lainnya.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB, tapi baru dimulai pukul 11.00 WIB. Ketua Komisi VI Hafisz Tohir mengatakan, rapat kali ini terpaksa harus dibatalkan. Lantaran Rabu dan Kamis berdasarkan keputusan Pimpinan DPR menjadi hari legislasi.
"Jadi, sesuai keputusan Pimpinan DPR itu kalau Rabu dan Kamis itu merupakan hari legislasi. Jadi untuk rapat kali ini belum bisa dilaksanakan. Ini memang ada kesalahan dari Kesekjenan DPR yang salah menjadwalkan. Jadi, rapat ini akan kita jadwalkan ulang selain di Rabu dan Kamis," kata Hafisz saat membuka rapat di ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2016).
Rapat kerja dengan komisi VI ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. Selain itu, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perindustrian Saleh Husin terlihat tidak memenuhi undangan tersebut.
Berita Terkait
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Tolak Penetapan UMSK 2026, Ribuan Buruh Jawa Barat Gelar Aksi di PTUN Bandung
-
Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Kesejahteraan Buruh: Ini Janji Listyo Sigit untuk Kaum Pekerja!
-
Nasib Buruh Perempuan hingga Korban MBG Jadi Sorotan Tajam API
-
Buruh Gen Z dan Hak Berserikat di Era Union Busting Digital
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Cak Imin Pastikan Bantuan BPJS Tepat Sasaran, Masyarakat Miskin Tetap Bisa Berobat
-
Komisi XII DPR Minta ESDM Hitung Akurat Kebutuhan Energi Ramadan-Lebaran: Jangan Ada Kurang Pasokan
-
Seorang Pemotor Tewas Usai Tertemper Kereta Bandara di Perlintasan Kalideres Jakbar
-
Komisi III DPR Beri Deadline 1 Bulan ke Kapolri, Ambil Alih dan Sikat Habis Oknum Polisi Bermasalah!
-
Sekretaris Eks Mendikbudristek Sebut Nadiem Makarim Larang Rekam Semua Rapat Daring
-
Saksi Sebut Nadiem Makarim Transfer ke 5 Stafsus Pakai Uang Pribadi
-
Bikin Publik Kecewa, Dasco Langsung Minta Pemerintah 'Rem' Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India!
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual