Johan Budi Akui DNI Masih Dalam Proses Pembahasan

Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyebutkan daftar negatif investasi (DNI) yang baru saat ini masih dalam proses pembahasan.

"Nanti pasti akan disampaikan, tapi belum sekarang, pembahasan hingga saat ini masih berlangsung dan belum selesai," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Ia menyebutkan rapat terbatas (ratas) pada 12 Januari 2016 sudah membahas masalah DNI tersebut.

"Pembahasan negatif investasi itu dilihat dari sisi bagaimana pemerintah memberikan kemudahan di era MEA dan perdagangan bebas," tutur Johan.

Pada 12 Januari 2016, Presiden Joko Widodo memimpin ratas yang membahas revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur melalui Perpres 39/2014. Revisi diarahkan untuk menyesuaikan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Karena sudah masuk MEA, jadi harus ada revisi yang dilakukan agar membuat investasi di negara kita jauh lebih 'friendship', menarik dan gampang. Investor juga ada kepastian," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat konferensi pers hasil Ratas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Pramono mengungkapkan Presiden menugaskan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, BKPM dan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji dan mempelajari revisi aturan itu.

"Setelah semuanya selesai, Perpres secara keseluruhan akan disempurnakan," tutur Pramono.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam revisi Perpres 39/2014 ini, Presiden meminta ada sejumlah perubahan agar kesempatan investasi lebih luas.

"Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI kita dalam waktu dua minggu sudah mulai keluar satu putaran, karena akan ada putaran berikutnya," ujar Darmin.

Darmin menyebut ada 754 komoditas yang akan diatur dalam revisi peraturan itu sehingga tidak bisa selesai sekaligus.

"Kami akan segera bekerja untuk itu, dan mudah-mudahan itu akan menjadi suatu berita, suatu gambaran yang baik bagi dunia usaha kita atau internasional. Tentu BKPM akan ikut di depan untuk mengurus ini karena DNI adalah aturan bidang investasi," jelas Darmin. (Antara)