Suara.com - Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas mengenai penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) April dan pengalihan subsidi minyak Solar pada APBN 2016. Rapat ini membahas menentuan harga BBM yang disesuaikan dengan tarif angkutan umum.
"Pada hari ini kita bicara masalah penetapan harga BBM. Mungkin pendek saja, saya ingin kalau nanti dari kalkulasi memang harga itu bisa turun, saya juga minta agar Menhub bisa mengatur agar tarif transportasi juga bisa turun," kata Jokowi diawal rapat di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Jokowi meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agar menyesuaikan kebijakan penurunan harga BBM tersebut nantinya.
"Jangan kalau naik (harga BBM), ikut naik (tarif transportasi), tapi kalau turun diam saja. Itu saja," ujar Jokowi.
Ratas ini dihadiri sejumlah Menteri terkait. Diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
-
Kapasitas PLTP Wayang Windu Bakal Ditingkatkan Jadi 230,5 MW