Suara.com - Beberapa kalangan menilai harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dengan RON 88 yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat mahal jika dibandingkan dengan Malaysia dan Amerika Serikat.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, bisa saja harga BBM di Indonesia disamakan dengan Malaysia, Singapura atau Amerika Serikat. Namun, pemerintah harus mengubah sistem penerimaan dan keuangan negaranya.
“Bisa saja kalau Indonesia BBM nya mau disamakan dengan Malaysia. Tapi pemerintah harus mengubah sistem penerimaan, keuangan dan sistem akutansi negara. Kalau mau kan ya bisa,”kata Bambang saat ditemui dalam diskusi di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).
Ia pun menjelaskan, harga BBM di Indonesia bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Malaysia lantaran, selain komponen pajak, ada pungutan dan distribusi antar wilayah yang membutuhkan dana yang besar.
“Setiap negara kan punya kebijakan. Kalau di Malaysia antara pajak sama subsidi itu satu pintu masuk. Tidak penerimaan satu terus dipengeluaran di APBN. Jadi ketika pemerintah harga turun atau tidak turun kan akhirnya pemerintah terima untung itu satu, ketika harga naik pemerintah belum menaikkan berarti itu kasih subsidi dan itu posnya di satu rekening atau satu gentong. Nah di kita itu beda, nah susahnya disitu,” katanya.
Mahalnya harga BBM di Indonesia dikritik sejumlah pengamat, termasuk Faisal Basri yang pernah menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkaji persoalan mafia migas di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia menikmati harga yang lebih mahal karena kualitas premium yang hanya RON 88. Sementara rakyat Malaysia telah menikmati BBM dengan kadar RON minimal 95 yang di Indonesia setara dengan produk Pertamax Plus.
Pemerintah Malaysia telah menetapkan harga BBM semua jenis turun dan telah berlaku mulai 1 Januari 2016. Semua jenis BBM turun dibandingkan dengan Desember 2015. Pemerintah Malaysia tidak mengenakan pajak atas RON 95. Jika ditambah pajak sebagaimana berlaku di Indonesia, harga RON 95 plus pajak di Malaysia adalah Rp 5.973 X 1.15 = Rp 6869 per liter. Ditambah Dana Ketahanan Energi (DKE) Rp 200, maka harga eceran di Malaysia Rp 7.069. Berarti Rp 181 lebih murah ketimbang harga premium di Indonesia. Padahal beda oktannya cukup besar, sebesar 7.
Berita Terkait
-
Pertamina Bawa Pulang Minyak Mentah Hasil Ngebor di Aljazair
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Purbaya Kaji Geo Dipa Pasok Gas ke Kawasan Industri, Harga Lebih Murah dari Pertamina
-
Pertamina Siapkan 70 Unit SPBU Modular pada Masa Nataru!
-
Saksi Sebut Pertamina Gunakan Kapal Jenggala Bango karena Stok Gas Kritis
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga