Pembentukan Holding BUMN di Masa Lalu Terhambat Proses Politik

Suara.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cepat terealisasi.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, pada masa yang lalu rencana holding BUMN banyak terhambat proses politik di dalam negeri.

"Kali ini dukungan dari pemerintah dari presiden sangat kuat. Yang rencana itu tidak akan tinggal rencana tapi akan terealisasi," ujar Sofyan saat ditemui usai membuka sebuah seminar di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong BUMN sejenis untuk membentuk holding guna meningkatkan efisiensi pada setiap aksi korporasi.

Pemerintah sendiri menyiapkan rangkaian holding BUMN yang akan dibentuk hingga 2019 tersebut antara lain, BUMN pariwisata, logistik, pangan, perkebunan, pupuk, farmasi, pelabuhan, konstruksi dan infrastruktur, konektivitas, tambang, pertahanan strategis, reasuransi, industri berat, asuransi umum serta perbankan dan jasa survei.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembentukan enam holding BUMN, yaitu sektor infrastruktur, pertambangan, ketahanan energi, perbankan, jalan tol, dan energi terbarukan.

Sofyan menuturkan, realisasi holding BUMN tersebut diperkirakan akan rampung pada pertengahan tahun ini.

"Mudah-mudahan kalau Bu Rini (Menteri BUMN) kemukakan sebelum lebaran jadi itu (holding BUMN)," ujar Sofyan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN menargetkan pembentukkan induk usaha atau perusahaan holding di jajaran perusahaan pelat merah tersebut bisa direalisasikan mulai 2016. Ada enam sektor BUMN yang akan dibentuk holding-nya yakni sektor pertambangan, energi terbarukan, infrastruktur, perbankan, dan sektor ketahanan energi. 

Pembentukan holding ini akan membuat kekuatan permodalan menjadi lebih besar dan daya saing BUMN juga akan meningkat di era keterbukaan seperti MEA. (Antara)