Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai terkuaknya dokumen "Panama Papers" belakangan ini membuktikan tingginya keinginan warga negera termasuk warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.
Namun, Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto sangat menyayangkan jika melihat respons pemerintah yang sampai saat ini masih acuh dan pasif lantaran tidak ada tindaklanjut hukum dan sanksi. Hal ini membuktikan adanya kemunduran dan kekalahan bangsa ini dari para pengemplang pajak.
“Banyak nama dari Indonesia yang masuk Panama Papers. Rata-rata pengusaha dan politisi. Tapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan nama-nama yang ada di dokumen itu. Ini bentuk kemunduran pemerintah di Indonesia,” kata Yenny di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).
Padahal, lanjut dia, jika melihat negara lain, di Islandia, perdana Menterinya langsung mundur karena namanya tercantum dalam laporan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, yang dimana para pejabat masih bisa memegang kekuasaannya di negeri ini.
"Artinya pemerintah di banyak negara merespons cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen Panama Papers. Sedangkan di Indonesia, DPR-RI justru meresponsnya dengan langkah lain yang cenderung tidak masuk akal, yaitu mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty," ungkapnya.
Ia pun menilai, Presiden Joko Widodo telah kecolongan karena banyak nama pejabat negara yang masuk dalam dokumen tersebut. Ia menjelaskan, hal ini lantaran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang hanya bersifat formalitas saja.
“Jadi pemerintah harusnya membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki seperti apa yang telah dilakukan negara lain. Dan jika para pejabatnya terbukti melakukan pengemplangan pajak maka mereka harus gentle untuk mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
“Ungkap nama-namanya siapa saja. Selidiki apa kesalahannya kenapa bisa namanya masuk dalam Panama Papers. Kategori kesalahannya apa, sekalian membersihkan negara ini,” ujar Yenny.
Berita Terkait
-
Dikejar Sampai Singapura, Aset Rp58,2 M Milik Pengemplang Pajak Disita
-
Langka di Indonesia, Fitra Eri Harus 'Terbang' Demi Temukan SPBU Shell Lengkap di...
-
Hotman Paris Setuju dengan Menkeu Soal Tax Amnesty, Tapi...
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun
-
Menkeu Purbaya Menolak, Hotman Paris Justru Desak RUU Tax Amnesty Disahkan: Negara Perlu Uang!
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?
-
Harga Emas Antam Naik Konsisten Selama Sepekan, Level Dekati 2,5 Jutaan
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun