Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai terkuaknya dokumen "Panama Papers" belakangan ini membuktikan tingginya keinginan warga negera termasuk warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.
Namun, Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto sangat menyayangkan jika melihat respons pemerintah yang sampai saat ini masih acuh dan pasif lantaran tidak ada tindaklanjut hukum dan sanksi. Hal ini membuktikan adanya kemunduran dan kekalahan bangsa ini dari para pengemplang pajak.
“Banyak nama dari Indonesia yang masuk Panama Papers. Rata-rata pengusaha dan politisi. Tapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan nama-nama yang ada di dokumen itu. Ini bentuk kemunduran pemerintah di Indonesia,” kata Yenny di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).
Padahal, lanjut dia, jika melihat negara lain, di Islandia, perdana Menterinya langsung mundur karena namanya tercantum dalam laporan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, yang dimana para pejabat masih bisa memegang kekuasaannya di negeri ini.
"Artinya pemerintah di banyak negara merespons cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen Panama Papers. Sedangkan di Indonesia, DPR-RI justru meresponsnya dengan langkah lain yang cenderung tidak masuk akal, yaitu mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty," ungkapnya.
Ia pun menilai, Presiden Joko Widodo telah kecolongan karena banyak nama pejabat negara yang masuk dalam dokumen tersebut. Ia menjelaskan, hal ini lantaran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang hanya bersifat formalitas saja.
“Jadi pemerintah harusnya membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki seperti apa yang telah dilakukan negara lain. Dan jika para pejabatnya terbukti melakukan pengemplangan pajak maka mereka harus gentle untuk mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
“Ungkap nama-namanya siapa saja. Selidiki apa kesalahannya kenapa bisa namanya masuk dalam Panama Papers. Kategori kesalahannya apa, sekalian membersihkan negara ini,” ujar Yenny.
Berita Terkait
-
Purbaya Ngotot Kejar Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak
-
Kenangan yang Tak Pernah Kering dalam Buku 'Orang-Orang Berpayung Hitam'
-
Siapa Pengemplang Pajak Rp2,6 M yang Sahammya Diblokir Purbaya?
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Rupiah Ambruk Karena Kondisi Fiskal, Panda Bond dan Swap Currency Tak Selesaikan Masalah
-
Fundamental Terjaga, Tugu Insurance Bukukan Laba Rp265,62 Miliar di Kuartal I-2026
-
Investor Masih Kabur saat IHSG Menguat? Rupiah Kuncinya
-
Bahlil Mau Terapkan Skema Bagi Hasil Migas di Sektor Pertambangan
-
Ada Pejabat Baru di Lingkungan Kementerian ESDM, Ini Daftarnya
-
Pengamat Ingatkan Efek Pelemahan Rupiah Bikin APBN Berdarah-darah
-
Bahlil Fokus Ganti LPG 3 Kg ke CNG, Berapa Harga Jualnya?
-
Dirikan Learning Center di Fakultas Pertanian UGM, Wujud Kepedulian BRI terhadap Pendidikan
-
Rupiah Turun Terus, Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi Obligasi
-
Pengamat: Aturan Soal Migas Jadi Biang Kerok Rupiah Terus Jeblok