Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo akan fokus pada fokus program-program prioritas K/L yang harus dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sehingga pemerintah tidak akan menambah anggaran untuk program-program yang dinilai belum menjadi prioritas.
"Kalau APBN cukup, ya semua program prioritas bisa dibiayai negara. Tapi kalau uang APBN kurang, dipotong saja program yang urutan paling bawah. Kita juga efisienkan biaya perjalanan dinas, dan nanti dikaitkan dengan program. Ini langkah kita improve perencanaan," kata Sofyan dalam acara musyawarah rencana pembangunan nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Selain itu, ia mencontohkan seperti program perjalanan dinas. Jika perjalanan dinas tidak sesuai dengan program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, maka anggaran perjalanan dinas tersebut akan dialihakan kepada program prioritas.
"Jadi nanti kita urutkan dulu. Kalau nggak sesuai ya di hilangkan saja. Jadi tidak memberatkan di APBNP," katanya.
Lebih lanjut, Sofyan mengatakan aka ada perubahan aturan yang akan berbeda di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, setiap daerah memiliki pola yang berbeda sehingga tidak semua aturan cocok untuk daerah yang satu dengan yang lainnya.
"Contoh aturan kriminalisasi. Ini biar pejabat tenang kalau ngambil kebijakan. Jadi jangan karena nanti ada salah prosedur mereka (pejabat) masuk penjara. Kalau gitu nanti mereka nggak berani ambil kebijakan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perbaikan di bidang Sumber Daya Manusia agar lebih kompetitif sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.
"Kemarin Presiden Jokowi dari Jerman, dari pertemuan tersebut Jerman bersedia meningkatkan SDM di Indonesia. Nanti Jerman bantu pola pelatihan buat SDM kita. Kita tidak bangun Universitas lebih banyak di tahun depan, tapi prioritasnya bangun Balai Latihan Kerja, politeknik, dan Sekolah Menengah Kejuruan," ungkap Sofyan.
Berita Terkait
-
Garap Hilirisasi Susu Nasional, Perkebunan Kandangan Gandeng Bappenas Siapkan Model Terpadu
-
Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua
-
Bioekonomi Jadi Strategi Kunci Transformasi RI 2045, Apa Itu?
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Mahfud MD Desak Penegakan Hukum Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
OJK Perkuat Pengawasan Perbankan Hadapi Kompleksitas dan Digitalisasi
-
Genjot Daya Saing Daerah, Arsitek Lanskap Dorong Infrastruktur Hijau
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Naik, Galeri 24 dan UBS Kompak Meroket
-
Harga Emas Melemah Setelah Sempat Kembali ke Level 5.000 Dolar AS
-
Cara Update Data Desil DTKS 2026 Agar Dapat Bansos
-
Apa Itu 'Saham Gorengan'? Ramai Dibahas Imbas Kasus PIPA dan MINA
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
IES 2026 Menjadi Ruang Dialog Ekonomi, Energi, dan Daya Saing Indonesia
-
Kemenperin Akui Baja China Jadi Masalah di Indonesia