Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo akan fokus pada fokus program-program prioritas K/L yang harus dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sehingga pemerintah tidak akan menambah anggaran untuk program-program yang dinilai belum menjadi prioritas.
"Kalau APBN cukup, ya semua program prioritas bisa dibiayai negara. Tapi kalau uang APBN kurang, dipotong saja program yang urutan paling bawah. Kita juga efisienkan biaya perjalanan dinas, dan nanti dikaitkan dengan program. Ini langkah kita improve perencanaan," kata Sofyan dalam acara musyawarah rencana pembangunan nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Selain itu, ia mencontohkan seperti program perjalanan dinas. Jika perjalanan dinas tidak sesuai dengan program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, maka anggaran perjalanan dinas tersebut akan dialihakan kepada program prioritas.
"Jadi nanti kita urutkan dulu. Kalau nggak sesuai ya di hilangkan saja. Jadi tidak memberatkan di APBNP," katanya.
Lebih lanjut, Sofyan mengatakan aka ada perubahan aturan yang akan berbeda di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, setiap daerah memiliki pola yang berbeda sehingga tidak semua aturan cocok untuk daerah yang satu dengan yang lainnya.
"Contoh aturan kriminalisasi. Ini biar pejabat tenang kalau ngambil kebijakan. Jadi jangan karena nanti ada salah prosedur mereka (pejabat) masuk penjara. Kalau gitu nanti mereka nggak berani ambil kebijakan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perbaikan di bidang Sumber Daya Manusia agar lebih kompetitif sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.
"Kemarin Presiden Jokowi dari Jerman, dari pertemuan tersebut Jerman bersedia meningkatkan SDM di Indonesia. Nanti Jerman bantu pola pelatihan buat SDM kita. Kita tidak bangun Universitas lebih banyak di tahun depan, tapi prioritasnya bangun Balai Latihan Kerja, politeknik, dan Sekolah Menengah Kejuruan," ungkap Sofyan.
Berita Terkait
-
Bappenas Luncurkan RAPPP 20252029, Babak Baru Percepatan Pembangunan Papua
-
Bioekonomi Jadi Strategi Kunci Transformasi RI 2045, Apa Itu?
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Mahfud MD Desak Penegakan Hukum Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Bappenas Soroti Urbanisasi Indonesia: Kota Tumbuh Tak Terkendali, Produktivitas Rendah
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Perubahan Komisaris Bank Mandiri Dinilai Strategis Dukung Ekspansi Bisnis
-
Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Makin Mengkilap
-
Grab Tawarkan Jaminan Tepat Waktu Kejar Pesawat dan Kompensasi Jutaan Rupiah
-
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Banyak, Cek Syarat dan Rutenya di Sini
-
Asuransi Simas Jiwa Terapkan ESG Lewat Rehabilitasi Mangrove
-
Baru Terjual 54 Persen, Kuota Diskon Tarif Kereta Api Nataru Masih Tersedia Banyak
-
Kemnaker Waspadai Regulasi Ketat IHT, Risiko PHK Intai Jutaan Pekerja Padat Karya
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?
-
Harga Emas Antam Naik Konsisten Selama Sepekan, Level Dekati 2,5 Jutaan
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia