Suara.com - Pemerintah menyiapkan mekanisme pengaduan bagi pelanggan listrik rumah tangga golongan daya 900 VA yang keberatan dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi di Jakarta, Jumat (29/4/2016) mengatakan, mekanisme pengaduan tersebut akan melibatkan perangkat desa dan kelurahan.
"Bagi pelanggan 900 VA, yang menurut pemadanan data masuk kategori tidak layak subsidi, namun merasa layak disubsidi, bisa mengajukan pengaduan untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut," katanya.
Menurut dia, verifikasi lebih lanjut atas pengaduan yang masuk akan melibatkan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PLN.
"Apabila berdasarkan verifikasi, pelanggan 900 VA yang mengadu benar-benar layak disubsidi, maka akan masuk kategori subsidi, namun sebaliknya masuk nonsubsidi," katanya.
Berdasarkan pemadanan data PLN dengan data TNP2K, hanya 3,9 juta dari 22,8 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang benar-benar layak mendapat subsidi.
Sedangkan, sekitar 18 juta pelanggan rumah tangga 900 VA lainnya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui mekanisme pengaduan.
PLN menghitung dengan asumsi 18 juta pelanggan 900 VA tidak lagi mendapat subsidi, maka didapat penghematan subsidi Rp22 triliun dalam satu tahun.
Program subsidi tepat sasaran merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik kepada rumah tangga yang benar-benar layak disubsidi, sehingga memenuhi prinsip keadilan.
Untuk identifikasi rumah tangga yang layak mendapat subsidi, rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Sudirman Said menyepakati, penggunaan data TNP2K yang menyebutkan 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan, sehingga layak mendapat subsidi.
Subsidi listrik dalam APBN 2016 yang ditetapkan Rp38,39 triliun sudah dengan asumsi dilakukan program subsidi tepat sasaran. Kebijakan pemberian subsidi dilakukan kepada rumah tangga dengan rentang daya 450 VA sampai 900 VA yang diasumsikan rumah tangga miskin. (Antara)
Berita Terkait
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
PLN Mulai Tender Raksasa PLTS 1,225 GW, Tersebar dari Jawa hingga Papua
-
Tekan Emisi 286 Ribu Ton CO2, PLN NP Genjot Cofiring Biomassa
-
Pertumbuhan Pengguna Kendaraan Listrik di Jakarta Naik 9 Kali Lipat
-
Mengubah Hutan Bambu Jadi Sumber Kehidupan, Langkah Nyata Green Action 2026
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026